AS Desak Militer Thailand Hormati Prinsip Demokrasi

medcom.id, Washington: Amerika Serikat mendesak militer Thailand menghormati prinsip demokrasi dan berpegang teguh pada komitmen untuk tidak melakukan kudeta setelah memberlakukan darurat militer atau martial law. "Kami mengawasi situasi (di Thailand) secara seksama. Kami berharap militer Thailand akan memegang ucapannya bahwa darurat militer bukan kudeta dan hal itu hanya berlangsung sementara," ucap Juru Bicara Pentagon Rear Admiral John Kirby, Selasa (20/5/2014). "Merupakan hal penting bagi semua warga Thailand untuk menghormati prinsip demokrasi," tambah dia seperti diwartakan Reuters. Militer Thailand membantah tengah merencanakan kudeta lewat pemberlakukan darurat militer. Status tersebut diklaim hanya untuk menjaga kestabilan dan mencegah meningkatnya aksi kekerasan di seluruh wilayah Negeri Gajah Putih. "Ini jelas bukan merupakan kudeta. Ini hanya untuk menjaga keamanan, dan masyarakat dapat tetap menjalankan kehidupan mereka secara normal," ucap salah satu anggota militer Thailand yang enggan disebut namanya. Menteri Keadilan Chaikasem Nitisiri mengatakan bahwa militer Thailand belum mengkonsultasikan hal ini dengan kabinet. Namun dia menegaskan pemerintahan interim Thailand masih berkuasa, dan militer hanya bertugas di sektor keamanan. "Masalah keamanan hanya akan ditangani militer, dan apakah situasi akan kembali memanas atau mereda, itu semua tergantung mereka," tutur Chaikasem. "Tidak perlu ada kepanikan. Secara pribadi, saya menyambut baik langkah ini." Sejak berakhirnya sistem pemerintahan monarki absolut di tahun 1932, militer Thailand telah melakukan sebelas kudeta. Thailand, salah satu negara penting di Asia Tenggara, telah dililit ketegangan politik sejak 2006, saat mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan dalam sebuah kudeta setelah dituding melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan menghina Raja Bhumibol Adulyadej.