Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah berjanji akan menyelamatkan nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Hal ini merupakan fokus kedua yang dilakukan pemerintah setelah membawa kasus Al Zaytun ke ranah hukum.
"Disana kan banyak siswa atau santri yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya. Nah itu yang akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait terutama Kementerian Agama (Kemenag) yang mana saya sekarang jadi Menag Ad Interim karena Gus Yaqut sedang ibadah haji," kata Muhadjir, Rabu, 28 Juni 2023.
Muhadjir kembali menyinggung bahwa persoalan Al Zaytun untuk ditindaklanjuti ini merupakan instruksi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Saat ini proses hukumnya sudah ditangani oleh Polri.
"Ada dua urusan yang sedang kita tangani, pertama dari sisi hukum. Wapres sudah beri instruksi ke Menkopolhukam dan Menag untuk melakukan penelisikan dan memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat dan sudah ditindak lanjuti oleh Polri. Dan kedua dari sisi pendidikan, karena itu ponpes," tutur Muhadjir.
Menurut Muhadjir, Al Zaytun bukan hanya sekedar ponpes namun sudah bisa disebut komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara dengan struktur organisasi sedemikian rupa. Meski demikian, Muhadjir masih berharap Al Zaytun jangan sampai jadi komune yang ekstrem.
"Walaupun penilaian saya sementara Zaytun ini bukan sekedar ponpes tapi sebuah komune. Komune itu artinya sebuah sistem pemasyarakatan yang mirip negara, disana sudah ada struktur, hirarki, regulasi dan regulasi sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa serve, itu ciri-ciri komune. Dan komune di beberapa negara itu menunjukkan ada penyimpangan yang sangat ekstrem, seperti di Wako, AS terjadi pembunuhan massal, kemudian Jepang terjadi pelontaran gas di kereta bawah tanah. Itu tanda-tanda komune yang ekstrem, mudah-mudahan Al Zaytun tidak sejauh itu," ujar dia.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah berjanji akan menyelamatkan nasib pendidikan para santri Pondok Pesantren
(Ponpes) Al Zaytun. Hal ini merupakan fokus kedua yang dilakukan pemerintah setelah membawa kasus Al Zaytun ke ranah hukum.
"Disana kan banyak siswa atau santri yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya. Nah itu yang akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait terutama Kementerian Agama (Kemenag) yang mana saya sekarang jadi Menag Ad Interim karena Gus Yaqut sedang ibadah haji," kata Muhadjir, Rabu, 28 Juni 2023.
Muhadjir kembali menyinggung bahwa persoalan Al Zaytun untuk ditindaklanjuti ini merupakan instruksi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Saat ini proses hukumnya sudah ditangani oleh Polri.
"Ada dua urusan yang sedang kita tangani, pertama dari sisi hukum. Wapres sudah beri instruksi ke Menkopolhukam dan Menag untuk melakukan penelisikan dan memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat dan sudah ditindak lanjuti oleh Polri. Dan kedua dari sisi pendidikan, karena itu ponpes," tutur Muhadjir.
Menurut Muhadjir, Al Zaytun bukan hanya sekedar ponpes namun sudah bisa disebut komune yang memiliki sistem pemasyarakatan mirip negara dengan struktur organisasi sedemikian rupa. Meski demikian, Muhadjir masih berharap Al Zaytun jangan sampai jadi komune yang ekstrem.
"Walaupun penilaian saya sementara Zaytun ini bukan sekedar ponpes tapi sebuah komune. Komune itu artinya sebuah sistem pemasyarakatan yang mirip negara, disana sudah ada struktur, hirarki, regulasi dan regulasi sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan kepatuhan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuhan tanpa
serve, itu ciri-ciri komune. Dan komune di beberapa negara itu menunjukkan ada penyimpangan yang sangat ekstrem, seperti di Wako, AS terjadi pembunuhan massal, kemudian Jepang terjadi pelontaran gas di kereta bawah tanah. Itu tanda-tanda komune yang ekstrem, mudah-mudahan Al Zaytun tidak sejauh itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
