Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera membahas perihal tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah dari Arab Saudi dengan DPR. Kepastian penggunaan tambahan kuota itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah antrean calon jemaah haji Indonesia yang sudah terlalu banyak.
"Penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah dari Arab Saudi dapat memangkas antrean calon jemaah Indonesia yang sudah panjang sekali sampai berpuluh tahun bahkan ada yang sudah menunggu sampai 60 tahun," Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj kepada Media Indonesia, Rabu, 10 Mei 2023.
Dia menyampaikan pembahasan bersama pemerintah harus dilakukan. Sebab, berkaitan dengan penggunaan anggaran.
"Tantangannya pasti dibutuhkan anggaran yang perlu segera dibahas dengan DPR dan BPKH. Jika memang disetujui, nantinya tentu harus menunggu Kepres Bipih baru juga," kata Mustolih.
Selain itu, penambahan kuota juga akan berdampak pada kontrak terkait kebutuhan calon jemaah baik di Indonesia dan Arab Saudi. Seperti penerbangan, hotel, katering, bus, dan hal teknis lainnya.
"Di sisi lain kita sudah lihat sekarang sudah 10 Mei, sedangkan jadwal kloter pertama jemaah haji yanf akan terbang ke arab saudi atau tanah suci itu tanggal 23 Mei. Jadi hanya punya waktu 2 minggu. Jadi harus dimatangkan betul. Jangan sampai kuota tambahan mengubah kuota fix sebelumnya," tuturnya.
Mustolih menyarankan kuota tambahan ini juga dapat diberlakukan pembagian beban. Dalam artian, kuotanya dibagi dengan calon jemaah haji khusus agar beban anggaran tidak terlalu berat bagi pemerintah.
"Intinya dengan adanya tambahan ini menjadi positif dan tantangan tentunya," sebut dia.
Dia menyampaikan tambahan kuota jemaah haji ini mengulang 2022. Tapi, tawaran itu tidak diambil pemerintah karena terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan.
"Saya harap ini perlu segera direspons agar mengurai antrean calon jemaah haji kita," tandas Mustolih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama (Kemenag) diminta segera membahas perihal tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah dari
Arab Saudi dengan DPR. Kepastian penggunaan tambahan kuota itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah antrean calon jemaah haji Indonesia yang sudah terlalu banyak.
"Penambahan kuota
haji sebanyak 8.000 jemaah dari Arab Saudi dapat memangkas antrean calon jemaah Indonesia yang sudah panjang sekali sampai berpuluh tahun bahkan ada yang sudah menunggu sampai 60 tahun," Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj kepada
Media Indonesia, Rabu, 10 Mei 2023.
Dia menyampaikan pembahasan bersama pemerintah harus dilakukan. Sebab, berkaitan dengan penggunaan anggaran.
"Tantangannya pasti dibutuhkan anggaran yang perlu segera dibahas dengan
DPR dan BPKH. Jika memang disetujui, nantinya tentu harus menunggu Kepres Bipih baru juga," kata Mustolih.
Selain itu, penambahan kuota juga akan berdampak pada kontrak terkait kebutuhan calon jemaah baik di Indonesia dan Arab Saudi. Seperti penerbangan, hotel, katering, bus, dan hal teknis lainnya.
"Di sisi lain kita sudah lihat sekarang sudah 10 Mei, sedangkan jadwal kloter pertama jemaah haji yanf akan terbang ke arab saudi atau tanah suci itu tanggal 23 Mei. Jadi hanya punya waktu 2 minggu. Jadi harus dimatangkan betul. Jangan sampai kuota tambahan mengubah kuota fix sebelumnya," tuturnya.
Mustolih menyarankan kuota tambahan ini juga dapat diberlakukan pembagian beban. Dalam artian, kuotanya dibagi dengan calon
jemaah haji khusus agar beban anggaran tidak terlalu berat bagi pemerintah.
"Intinya dengan adanya tambahan ini menjadi positif dan tantangan tentunya," sebut dia.
Dia menyampaikan tambahan kuota jemaah haji ini mengulang 2022. Tapi, tawaran itu tidak diambil pemerintah karena terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan.
"Saya harap ini perlu segera direspons agar mengurai antrean calon jemaah haji kita," tandas Mustolih.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
