Wapres Menargetkan Fatwa MUI Vaksin Covid-19 Terbit Sebelum 13 Januari

Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah bakal melaksanakan vaksinasi covid-19 setelah ada rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keputusan tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah dan ulama terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac.
 
"Wapres berharap sertifikasi bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021," kata juru bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wapres Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Masduki mengungkapkan MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait vaksin yang dikembangkan Sinovac. Dia memastikan uji lapangan sudah tuntas.
Wapres tak mempermasalahkan pendistribusian vaksin sudah dilakukan meski izin BPOM dan fatwa MUI belum terbit. Sebab, pendistribusian mesti dilakukan sejak awal untuk memastikan vaksinasi bisa dilakukan secara serentak.
 
“Wilayah kita kan kepulauan. Jadi harus dilakukan sejak awal,” ujar dia.
 
(Baca: Izin Penggunaan Darurat Keluar, Jokowi Langsung Divaksinasi)
 
Sebelumnya, Ketua MUI bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan MUI tengah menuntaskan fatwa halal CoronaVac atau vaksin covid-19 yang dikembangkan perusahaan Sinovac, asal Tiongkok. Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan sidang pleno guna membahas aspek syar’i setelah menerima laporan, penjelasan, serta pendalaman dengan tim auditor.
 
"Tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin CoronaVac mulai dari perusahaan Sinovac di Beijing (China) dan di Biofarma, Bandung (Indonesia)," ujar Asrorun, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Presiden Joko Widodo dijadwalkan bakal menerima vaksin covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021. Setelah itu, vaksin bakal serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia menyasar tenaga kesehatan.
 
(REN)