Jakarta: Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke beberapa bank himpunan bank negara (Himbara). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, berharap penyaluran dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk kredit korporasi, namun juga untuk UMKM.
"Kami berharap bank dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) atau likuiditas dari pemerintah Rp200 triliun itu, penyalurannya tidak hanya untuk korporasi, tapi ada juga untuk UMKM," kata Fauzi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan OJK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 17 September 2025.
Fauzi menilai, penyaluran kredit ke UMKM dapat menggenjot perekonomian di tengah situasi yang lesu. Hal tersebut juga agar target pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai.
"Kalau ini tidak digenjot maka pertumbuhan ekonomi yang target di tahun 2026 sebesar 5,4% itu, akan pesimis kita untuk mencapai itu," ujarya.
Fauzi meminta OJK menyiapkan regulasi dan skema pperbankan dalam menyalurkan kredit ke UMKM, terutama untuk DPK Rp200 triliun darinpemerintah.
"Kesiapan perbankan untuk penyalurannya ke korporasi berapa, apa korporasinya. Kita ingin tidak hanya pada korporasi, tapi dengan POJK yang sudah dikeluarkan oleh OJK, kemudian akses pembiayaan itu akan menjadi korelasi yang bagus, bila likuiditas kreditnya itu disalurkan kepada UMKM," ujar Fauzi.
Jika porsi penyaluran kredit bagi korporasi dan UMKM dapat terjaga, Fauzi meyakini target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 akan dapat terwujud.
"Kita mengingatkan supaya kredit likuiditas perbankan, yang dikasih ke perbankan-perbankan himbara, ini bisa betul-betul menopang, pertama untuk UMKM, kedua untuk korporasi," tukas Fauzi.
Jakarta: Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke beberapa bank himpunan bank negara (Himbara). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Fauzi Amro, berharap penyaluran dana tersebut tidak hanya ditujukan untuk kredit korporasi, namun juga untuk UMKM.
"Kami berharap bank dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) atau likuiditas dari pemerintah Rp200 triliun itu, penyalurannya tidak hanya untuk korporasi, tapi ada juga untuk UMKM," kata Fauzi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan OJK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 17 September 2025.
Fauzi menilai, penyaluran
kredit ke UMKM dapat menggenjot perekonomian di tengah situasi yang lesu. Hal tersebut juga agar target pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai.
"Kalau ini tidak digenjot maka pertumbuhan ekonomi yang target di tahun 2026 sebesar 5,4% itu, akan pesimis kita untuk mencapai itu," ujarya.
Fauzi meminta OJK menyiapkan regulasi dan skema pperbankan dalam menyalurkan kredit ke UMKM, terutama untuk DPK Rp200 triliun darinpemerintah.
"Kesiapan perbankan untuk penyalurannya ke korporasi berapa, apa korporasinya. Kita ingin tidak hanya pada korporasi, tapi dengan POJK yang sudah dikeluarkan oleh OJK, kemudian akses pembiayaan itu akan menjadi korelasi yang bagus, bila likuiditas kreditnya itu disalurkan kepada UMKM," ujar Fauzi.
Jika porsi penyaluran kredit bagi korporasi dan UMKM dapat terjaga, Fauzi meyakini target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 akan dapat terwujud.
"Kita mengingatkan supaya kredit likuiditas perbankan, yang dikasih ke perbankan-perbankan himbara, ini bisa betul-betul menopang, pertama untuk UMKM, kedua untuk korporasi," tukas Fauzi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
