Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota. Sebab, banyak yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Selain anggaran yang sangat besar, wacana pemindahan ibu kota juga membutuhkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang (UU). Pembuatan aturan membutuhkan waktu lama.
"Ada puluhan UU yang harus diubah. Dan itu harus datang ke DPR bawa naskah akademiknya, nanti DPR menyosialisasikan kepada masyarakat, panggil pakar, dan sebagainya. Ini panjang ceritanya," kata Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
Berbekal alasan tersebut, Fahri Hamzah menuding wacana pemindahan ibu kota akan sulit. Lebih memungkinkan wacana eksekutif memindahkan kantor pemerintahan daripada memindahkan ibu kota.
"Yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti Istana, DPR, ini enggak usah pindah. Kantor pemerintah saja," katanya.
Fahri Hamzah mengusulkan menggunakan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta sebagai lokasi pusat kantor pemerintahan yang baru. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan sederhana dibandingkan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, berapa rumah sakit yang diperlukan, berapa perumahan yang diperlukan. Sudahlah, itu enggak mungkin," katanya.
Fahri Hamzah minta nagar wacana pemindahan ibu kota dipertimbangkan kembali dengan perhitungan matang.
"Saya kira Presiden ini banyak yang memanas-manasi. 'Pak, Bapak harus punya legacy besar pak, nanti kalau berhenti jadi presiden, wah ibu kota ini bekas (rekam jejak pemerintahan Jokowi)'," kata Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Jokowi meminta izin kepada Parlemen untuk memindahkan ibu kota dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak setuju dengan wacana pemindahan ibu kota. Sebab, banyak yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Selain anggaran yang sangat besar, wacana pemindahan ibu kota juga membutuhkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang (UU). Pembuatan aturan membutuhkan waktu lama.
"Ada puluhan UU yang harus diubah. Dan itu harus datang ke DPR bawa naskah akademiknya, nanti DPR menyosialisasikan kepada masyarakat, panggil pakar, dan sebagainya. Ini panjang ceritanya," kata Fahri Hamzah, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
Berbekal alasan tersebut, Fahri Hamzah menuding wacana pemindahan ibu kota akan sulit. Lebih memungkinkan wacana eksekutif memindahkan kantor pemerintahan daripada memindahkan ibu kota.
"Yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti Istana, DPR, ini enggak usah pindah. Kantor pemerintah saja," katanya.
Fahri Hamzah mengusulkan menggunakan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta sebagai lokasi pusat kantor pemerintahan yang baru. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan sederhana dibandingkan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Kalau ibu kota dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, berapa rumah sakit yang diperlukan, berapa perumahan yang diperlukan. Sudahlah, itu enggak mungkin," katanya.
Fahri Hamzah minta nagar wacana pemindahan ibu kota dipertimbangkan kembali dengan perhitungan matang.
"Saya kira Presiden ini banyak yang memanas-manasi. 'Pak, Bapak harus punya legacy besar pak, nanti kalau berhenti jadi presiden, wah ibu kota ini bekas (rekam jejak pemerintahan Jokowi)'," kata Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menyampaikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Jokowi meminta izin kepada Parlemen untuk memindahkan ibu kota dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
