Jakarta: Komisi I DPR sepakat akses internet di Papua kembali dibuka. Namun, pemerintah diminta menjamin situasi keamanan di Bumi Cenderawasih setelah kerusuhan melanda dua minggu terakhir.
"Sejauh situasi kemanan sudah menjadi lebih baik dan ada di dalam kontrol dari pemerintah dan aparat keamanan, saya kira sudah waktunya untuk dicabut," kata anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019.
Di sisi lain, Andreas meminta pemerintah sigap mengatasi persoalan Papua. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut masalah Papua berawal dari persoalan interpersonal.
"Namun, kasus ini dibuat menjadi eskalasi nasional dan eskalasi yang bersifat internasional dengan target melakukan internasionalisasi terhadap masalah Papua," beber Andreas.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara berencana memulihkan jaringan internet di Papua Kamis, 5 September. Namun, dia memberikan catatan akses internet bakal dibuka bila situasi sudah tenang.
Pemulihan dilakukan bertahap berdasar keamanan di setiap kabupaten/kota. "Per besok kita akan menerima laporan dan daftar untuk pemulihan komunikasi. Operator juga sudah kita beritahu. Paling lama tiga jam sudah pulih," kata Rudiantara di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Menurut dia, pembatasan internet sejak Rabu, 21 Agustus 2019, dilakukan serentak di tingkat provinsi. Saat ini, Kementerian Kominfo bekerja menurunkan pembatasan internet berdasarkan wilayah kabupaten atau kota.
"Total ada 29 kabupaten atau kota di Papua dan 13 kabupaten atau kota di Papua Barat. Jadi memang kita harus jeli dan menyisir mana yang sudah kondusif," tutur dia.
Rudiantara membantah pemerintah memutus jaringan telekomunikasi di Papua. Ia menyebut jaringan seluler di Papua terganggu lantaran ada pihak luar yang memutus kabel optik milik Telkomsel.
"Yang mengakibatkan matinya seluruh layanan telekomunikasi di beberapa wilayah Jayapura," kata Rudi.
Jakarta: Komisi I DPR sepakat akses internet di Papua kembali dibuka. Namun, pemerintah diminta menjamin situasi keamanan di Bumi Cenderawasih setelah kerusuhan melanda dua minggu terakhir.
"Sejauh situasi kemanan sudah menjadi lebih baik dan ada di dalam kontrol dari pemerintah dan aparat keamanan, saya kira sudah waktunya untuk dicabut," kata anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019.
Di sisi lain, Andreas meminta pemerintah sigap mengatasi persoalan Papua. Politikus PDI Perjuangan ini menyebut masalah Papua berawal dari persoalan interpersonal.
"Namun, kasus ini dibuat menjadi eskalasi nasional dan eskalasi yang bersifat internasional dengan target melakukan internasionalisasi terhadap masalah Papua," beber Andreas.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara berencana memulihkan jaringan internet di Papua Kamis, 5 September. Namun, dia memberikan catatan akses internet bakal dibuka bila situasi sudah tenang.
Pemulihan dilakukan bertahap berdasar keamanan di setiap kabupaten/kota. "Per besok kita akan menerima laporan dan daftar untuk pemulihan komunikasi. Operator juga sudah kita beritahu. Paling lama tiga jam sudah pulih," kata Rudiantara di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
Menurut dia, pembatasan internet sejak Rabu, 21 Agustus 2019, dilakukan serentak di tingkat provinsi. Saat ini, Kementerian Kominfo bekerja menurunkan pembatasan internet berdasarkan wilayah kabupaten atau kota.
"Total ada 29 kabupaten atau kota di Papua dan 13 kabupaten atau kota di Papua Barat. Jadi memang kita harus jeli dan menyisir mana yang sudah kondusif," tutur dia.
Rudiantara membantah pemerintah memutus jaringan telekomunikasi di Papua. Ia menyebut jaringan seluler di Papua terganggu lantaran ada pihak luar yang memutus kabel optik milik Telkomsel.
"Yang mengakibatkan matinya seluruh layanan telekomunikasi di beberapa wilayah Jayapura," kata Rudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
