medcom.id, Jakarta: Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak akan menampung para ketua umum partai politik (parpol).
"Tidak, semua (partai koalisi) bukan dari ketua umum," tegas Wapres terpilih Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Kalla juga memastikan sejumlah posisi di dalam pemeirntahan yang mutlak diisi kalangan profesional, yakni Menteri Keuangan, BUMN, serta Menteri Perekonomian.
"Menteri Keuangan, BUMN, juga perekonomian harus betul-betul independen," katanya.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, terdapat sejumlah ketua umum partai. Mereka adalah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (sempat menjabat Menteri Agama), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB).
medcom.id, Jakarta: Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak akan menampung para ketua umum partai politik (parpol).
"Tidak, semua (partai koalisi) bukan dari ketua umum," tegas Wapres terpilih Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Kalla juga memastikan sejumlah posisi di dalam pemeirntahan yang mutlak diisi kalangan profesional, yakni Menteri Keuangan, BUMN, serta Menteri Perekonomian.
"Menteri Keuangan, BUMN, juga perekonomian harus betul-betul independen," katanya.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, terdapat sejumlah ketua umum partai. Mereka adalah Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (sempat menjabat Menteri Agama), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
