Jakarta: Pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19 harus maksimal meski pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelayanan tersebut penting untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
"Treatment sistem pelayanan kesehatan. Kemudian juga buat ketersediaan antivirusnya (vaksin)," kata epidemiolog Dicky Budiman kepada Medcom.id, Sabtu, 31 Desember 2022.
Pemerintah, kata Dicky, juga harus mengintervensi kebijakan karena situasi pandemi covid-19 belum berakhir. Intervensi pemerintah masih diperlukan di masa transisi menuju era endemi.
"Bahwa (kebijakan) PPKM hanya diperlukan saat darurat atau dalam kondisi kritis saja, sekarang pun masih kritis. Ini bahkan dalam masa transisi. Itu yang harus dipahami dan itu disampaikan oleh WHO," jelas Dicky.
Peneliti Global Health Security and Policy, Center for Environment and Population Health, Griffith University Australia, itu menekankan pemerintah harus bersiap dengan berbagai instrumen penanganan lonjakan covid-19. Pasalnya, peningkatan kasus covid-19 tidak bisa diprediksi.
Dicky menambahkan sistem ketahanan kesehatan nasional mesti diperkuat dari berbagai dimensi. Sebab, instrumen itu tak hanya untuk melindungi publik dari penularan covid-19, tetapi juga dari wabah lain.
"Perubahan status (mencabut PPKM) yang dicanangkan itu ya, mau dikatakan endemi atau apapun itu tidaklah membuat risiko (penularan) berkurang, tidak. Karena virus memiliki hukum biologi dan ini bahkan bisa memburuk dan merugikan," ujar Dicky.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM. Pencabutan ini dilakukan seiring terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Jakarta: Pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19 harus maksimal meski pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (
PPKM). Pelayanan tersebut penting untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
"Treatment sistem pelayanan kesehatan. Kemudian juga buat ketersediaan antivirusnya (vaksin)," kata epidemiolog Dicky Budiman kepada
Medcom.id, Sabtu, 31 Desember 2022.
Pemerintah, kata Dicky, juga harus mengintervensi kebijakan karena situasi
pandemi covid-19 belum berakhir. Intervensi pemerintah masih diperlukan di masa transisi menuju era endemi.
"Bahwa (kebijakan) PPKM hanya diperlukan saat darurat atau dalam kondisi kritis saja, sekarang pun masih kritis. Ini bahkan dalam masa transisi. Itu yang harus dipahami dan itu disampaikan oleh WHO," jelas Dicky.
Peneliti Global Health Security and Policy, Center for Environment and Population Health, Griffith University Australia, itu menekankan pemerintah harus bersiap dengan berbagai instrumen penanganan lonjakan covid-19. Pasalnya, peningkatan
kasus covid-19 tidak bisa diprediksi.
Dicky menambahkan sistem ketahanan kesehatan nasional mesti diperkuat dari berbagai dimensi. Sebab, instrumen itu tak hanya untuk melindungi publik dari penularan covid-19, tetapi juga dari wabah lain.
"Perubahan status (mencabut PPKM) yang dicanangkan itu ya, mau dikatakan endemi atau apapun itu tidaklah membuat risiko (penularan) berkurang, tidak. Karena virus memiliki hukum biologi dan ini bahkan bisa memburuk dan merugikan," ujar Dicky.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM. Pencabutan ini dilakukan seiring terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
