Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini merespons maraknya kasus gagal ginjal pada anak yang diduga akibat cemaran etilen glikol (EG) dan deetilen glikol (DEG) pada obat sirop anak.
"Hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Kamis, 27 Oktober 2022.
Ia mengatakan kasus masif ini membuktikan mekanisme pengawasan pada aspek pre market control dan post market control yang dilakukan BPOM tidak efektif. Produsen juga dinilai lalai dalam pengawasan proses produksinya.
"Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," ucap Tulus.
YLKI juga mendesak adanya investigasi oleh tim independen, dari hulu hingga hilir. Ini agar persoalannya menjadi tuntas dan diketahui pihak mana yang harus bertanggungjawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.
"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes, dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi semuanya harus bertanggung jawab," ungkap dia.
(Naufal Zuhdi)
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini merespons maraknya kasus
gagal ginjal pada anak yang diduga akibat cemaran etilen glikol (EG) dan deetilen glikol (DEG) pada obat sirop anak.
"Hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Kamis, 27 Oktober 2022.
Ia mengatakan kasus masif ini membuktikan mekanisme pengawasan pada aspek
pre market control dan
post market control yang dilakukan
BPOM tidak efektif. Produsen juga dinilai lalai dalam pengawasan proses produksinya.
"Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa
quality control di internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," ucap Tulus.
YLKI juga mendesak adanya investigasi oleh tim independen, dari hulu hingga hilir. Ini agar persoalannya menjadi tuntas dan diketahui pihak mana yang harus bertanggungjawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.
"Pihak regulator, seperti
Badan POM dan Kemenkes, dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi semuanya harus bertanggung jawab," ungkap dia.
(
Naufal Zuhdi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)