Menkominfo Minta Lokapasar Tingkatkan Transaksi UMKM

Jakarta: Pemerintah terus menggenjot penggunaan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi itu untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital. “Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” ungkap Johnny dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace di Jakarta, Senin, 4 April 2022. Johnny berharap masukan langsung dari CEO dan founder marketplace mengenai perumusan kebijakan untuk mendorong peningkatan peran UMKM dalam aktivitas perdagangan digital. Baca: Menkominfo Dorong UMKM Tingkatkan Kualitas Produk "Melalui forum ini, diharapkan beberapa masukan kebijakan pada level nasional mengenai peningkatan aktivitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri, termasuk kewajiban kementerian dan lembaga melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya. Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Johnny menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh berkembang. Dari itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital. “Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi Covid-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024,” jelasnya. Menurut Johnny, pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu telah kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu. Pemerintah mendorong pemakaian produk dalam negeri agar bisa bersaing. “Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya. Johnny menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan. "Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” ungkapnya. Johnny mengharapkan usulan konkret untuk meningkatkan aktivitas digital UMKM. “Bisa berupa kegiatan kampanye nasional dalam peningkatan peran UMKM dalam aktivitas digital, termasuk masukan penyempurnaan program yang saat ini telah berlangsung seperti Bangga Buatan Indonesia, Bela Pengadaan, e-Katalog dan sebagainya,” ungkapnya.