Lewat Verifikasi Data, Dukcapil Subsidi Kementerian dan Lembaga Rp6 Triliun Selama 6 Tahun

Jakarta: Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggratiskan  pemanfaatan verifikasi data kependudukan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik (KTP-el) yang diakses kementerian/lembaga dan pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. Layanan akses verifikasi data gratis sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret bagi lembaga pengguna. "Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada forum virtual studium generale atau kuliah umum virtual bertajuk 'Re-Programming dan Rebranding Dukcapil' bersama program studi Magister Menejmen UNS (Universitas Sebelas Maret), Sabtu, 12 Juni 2021. Zudan menyebut semangat dari kebijakan ini adalah Dukcapil harus bisa memberi manfaat. "Ekosistemnya kita bangun, nanti manfaat ini memperbesar ekosistem," kata Zudan. Zudan mengungkapkan dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK diklik selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator. Jumlah klik itu dikalikan biaya semisal Rp1.000/klik maka jumlahnya mencapai Rp6 triliun. Ini merupakan nominal yang bisa diterima jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain. Bagi lembaga perbankan dan asuransi, kata Zudan, harga Rp1.000/klik adalah harga yang murah. Baca: 2 Juta Penduduk Pindah Domisili Sejak November 2020 Sebab, dulunya lembaga-lembaga jenis tersebut bisa menghabiskan Rp40.000 sampai Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan melalui mekanisme verifikasi konvensional. Termasuk menelepon satu per satu pelanggan. "Jadi bolehlah dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan. Zudan mengisahkan pada 2015, jumlah lembaga yang melakukan kerja sama baru 30 lembaga. Setahun pertama dia menjabat, Dukcapil hanya mendapat tambahan 40 lembaga. "Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar. Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1000an lembaga perbankan yang bekerja sama," kata Zudan.