Jakarta: Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) menuai kritik. Wacana perihal penggantian e-KTP menjadi IKD ini telah lama dicanangkan pemerintah. Sejumlah masyarakat di beberapa wilayah Indonesia pun sudah mengaktivasi KTP digital ini di App Store maupun Play Store.
Namun, aplikasi IKD dinilai sarat dengan kebocoran data. Pasalnya kebijakan privasi IKD memberikan kesan bahwa pemerintah akan lepas tangan jika terjadi kebocoran data penduduk.
"Dalam keadaan apapun instansi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, tidak langsung, atau konsekuensi apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian atas hilangnya keuntungan, hilangnya data, atau informasi lain…”
Poin tersebut membuat netizen takut karena pemerintah terkesan lepas tangan jika terjadi kehilangan data penduduk. Terlebih di tengah maraknya kasus kebocoran data penduduk yang hingga kini belum terlihat menemukan titik penyelesaian.
Tak hanya itu, akun Twitter (X) @qaedif mengungkapkan bahwa laman Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi pada aplikasi IKD juga tidak bisa di-screenshoot. Sehingga, pengguna tidak bisa menyimpan bukti jika sewaktu-waktu kebijakan tersebut berubah.
“Ditambah pula gak bisa discreenshoot. Jadi nanti kalo ada apa-apa maksudnya supaya bukti kebijakannya bisa berubah atau gimana?” cuit @qaedif, Jumat, 5 Januari 2024.
Aplikasi IKD dapat rating rendah di Play Store
Kekecewaan masyarakat tidak hanya terkait kebijakan privasi yang lemah. Namun secara keseluruhan aplikasi IKD juga masih sering mengalami error hingga berkali-kali gagal akses.
Imbasnya, para pengguna ramai-ramai memberikan rating rendah pada aplikasi IKD di Play Store. Dari pantauan Medcom.id, setidaknya aplikasi IKD mendapatkan sebanyak 36 ribu ulasan di Play Store, dan rata-rata netizen membubuhkan rating bintang 1 dan 2 terhadap aplikasi yang dikembangkan pemerintah ini.
"Pertama baru buka udah error jaringan, padahal pakai jaringan mumpuni. Kedua gak yakin sama sistem keamanan aplikasinya. Ketiga mau daftar aja harus ke dukcapil lagi (verifikasi KTP kan bisa min hadeh)," tulis seorang warganet.
"Sebenarnya untuk mempermudah, apalagi kita telah memiliki e-KTP, kan semua data kita telah terekam dukcapil, jadi gak perlu repot lagi datang buat verifikasi bcarcode. Kalau mau digital masih nanggung, mending fisik aja diterbitkan lagi. Berasa seperti pembodohan saja," timpal yang lain.
"Dari awal download sampai sekarang. Uninstall hapus lagi.. download lagi.. gak bisa dibuka.. cuma loading terus. selaluuu. Aplikasi buatan pemerintah tuh jelek banget," komentar salah satu akun.
"Aplikasinya tidak bisa digunakan. Kesalahan koneksi terus. mohon ditingkatkan lagi. Banyak gangguannya dan tidak membantu sama sekali," ujar akun lainnya.
Jakarta: Identitas Kependudukan Digital (
IKD) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (
KTP) menuai kritik. Wacana perihal penggantian e-KTP menjadi IKD ini telah lama dicanangkan pemerintah. Sejumlah masyarakat di beberapa wilayah Indonesia pun sudah mengaktivasi KTP digital ini di App Store maupun Play Store.
Namun, aplikasi IKD dinilai sarat dengan kebocoran data. Pasalnya kebijakan privasi IKD memberikan kesan bahwa pemerintah akan lepas tangan jika terjadi kebocoran data penduduk.
"Dalam keadaan apapun instansi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, tidak langsung, atau konsekuensi apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian atas hilangnya keuntungan, hilangnya data, atau informasi lain…”
Poin tersebut membuat netizen takut karena pemerintah terkesan lepas tangan jika terjadi kehilangan data penduduk. Terlebih di tengah maraknya kasus kebocoran data penduduk yang hingga kini belum terlihat menemukan titik penyelesaian.
Tak hanya itu, akun Twitter (X)
@qaedif mengungkapkan bahwa laman Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi pada aplikasi IKD juga tidak bisa di-screenshoot. Sehingga, pengguna tidak bisa menyimpan bukti jika sewaktu-waktu kebijakan tersebut berubah.
“Ditambah pula gak bisa discreenshoot. Jadi nanti kalo ada apa-apa maksudnya supaya bukti kebijakannya bisa berubah atau gimana?” cuit
@qaedif, Jumat, 5 Januari 2024.
Aplikasi IKD dapat rating rendah di Play Store
Kekecewaan masyarakat tidak hanya terkait kebijakan privasi yang lemah. Namun secara keseluruhan aplikasi IKD juga masih sering mengalami
error hingga berkali-kali gagal akses.
Imbasnya, para pengguna ramai-ramai memberikan rating rendah pada aplikasi IKD di Play Store. Dari pantauan Medcom.id, setidaknya aplikasi IKD mendapatkan sebanyak 36 ribu ulasan di Play Store, dan rata-rata netizen membubuhkan rating bintang 1 dan 2 terhadap aplikasi yang dikembangkan pemerintah ini.
"Pertama baru buka udah error jaringan, padahal pakai jaringan mumpuni. Kedua gak yakin sama sistem keamanan aplikasinya. Ketiga mau daftar aja harus ke dukcapil lagi (verifikasi KTP kan bisa min hadeh)," tulis seorang warganet.
"Sebenarnya untuk mempermudah, apalagi kita telah memiliki e-KTP, kan semua data kita telah terekam dukcapil, jadi gak perlu repot lagi datang buat verifikasi bcarcode. Kalau mau digital masih nanggung, mending fisik aja diterbitkan lagi. Berasa seperti pembodohan saja," timpal yang lain.
"Dari awal download sampai sekarang. Uninstall hapus lagi.. download lagi.. gak bisa dibuka.. cuma loading terus. selaluuu. Aplikasi buatan pemerintah tuh jelek banget," komentar salah satu akun.
"Aplikasinya tidak bisa digunakan. Kesalahan koneksi terus. mohon ditingkatkan lagi. Banyak gangguannya dan tidak membantu sama sekali," ujar akun lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
