Jakarta: Sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk nelayan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sehingga, kesejahteraan nelayan juga perlu diperhatikan.
“Tentu Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya tidak sejahtera. Program utama adalah nelayan sejahtera, nelayan sejahtera itu tidak asal bicara tetapi peran serta pemerintah, dan semua stakeholder harus bersama-sama HNSI sebagai wadah organisasi bergandengan tangan untuk menyejahterakan mereka,” kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Herman Herry, saat pelantikan pengurus DPP HNSI masa bakti 2023-2028, di Kementerian KKP, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.
Struktur kepengurusan DPP HNSI yang baru dilantik diisi tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang, seperti politikus, akademisi, birokrat, pebisnis, hingga tokoh agama. Antara lain, anggota DPR Yohanis Fransiskus Lema, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Bendum PBNU Gudfan Arif Ghofur, Presidium KAHMI Sutomo, dan tokoh perempuan Alkhairaat Lydia Assegaf.
Herman Herry menyampaikan kegiatan ini bagian dari rencana kerja 100 hari ke depan. Yakni, melakukan konsolidasi organisasi, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus-pengurus daerah untuk wilayah provinsi DPD yang belum melakukan Musda.
“Selain daripada itu kami langsung melakukan kegiatan, melakukan pendataan ktanisasi dengan program digital, jadi apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi,” terang Herman Herry.
Dia menjelaskan pendataan anggota HNSI menjadi salah satu tahap awal mewujudkan kesejahteraan para nelayan. Menurut dia, dengan adanya database anggota, program pemerintah seperti penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.
“Nomor satu yang kami lihat hari ini adalah tidak memiliki database anggota. Kami akan lakukan digitalisasi. Data anggota agar program-program pemerintah, misalnya BBM subsidi dan macam-macam bisa tepat sasaran. Sehingga dengan data itu kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan,” ujar dia.
Selain melakukan digitalisasi database anggota, lanjut Herman Herry, program kerja utama HNSI adalah memisahkan antara nelayan tradisional dan industri. Sehingga, nelayan tradisional yang harus disentuh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.
“Supaya kebijakan nelayan industri ada kebijakan khusus dari pemerintahan dengan pola industri dan nelayan tradisional dengan pola bantuan dan subsidi bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” kata dia.
Sebab, kata dia, tantangan utama HNSI ke depan adalah bagaimana menyejahterakan nelayan. “Sehingga pemberdayaan nelayan ke depan adalah bagaimana membuat nelayan itu menjadi mandiri dengan pemberdayaan ekonomi nelayan,” ujar dia.
Jakarta: Sektor kelautan dan perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk
nelayan, dalam mewujudkan visi
Indonesia Emas 2045. Sehingga, kesejahteraan nelayan juga perlu diperhatikan.
“Tentu Indonesia tidak akan menjadi emas kalau nelayannya tidak sejahtera. Program utama adalah nelayan sejahtera, nelayan sejahtera itu tidak asal bicara tetapi peran serta pemerintah, dan semua stakeholder harus bersama-sama HNSI sebagai wadah organisasi bergandengan tangan untuk menyejahterakan mereka,” kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Herman Herry, saat pelantikan pengurus DPP HNSI masa bakti 2023-2028, di Kementerian KKP, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.
Struktur kepengurusan DPP HNSI yang baru dilantik diisi tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang, seperti politikus, akademisi, birokrat, pebisnis, hingga tokoh agama. Antara lain, anggota DPR Yohanis Fransiskus Lema, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Bendum PBNU Gudfan Arif Ghofur, Presidium KAHMI Sutomo, dan tokoh perempuan Alkhairaat Lydia Assegaf.
Herman Herry menyampaikan kegiatan ini bagian dari rencana kerja 100 hari ke depan. Yakni, melakukan konsolidasi organisasi, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus-pengurus daerah untuk wilayah provinsi DPD yang belum melakukan Musda.
“Selain daripada itu kami langsung melakukan kegiatan, melakukan pendataan ktanisasi dengan program digital, jadi apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi,” terang Herman Herry.
Dia menjelaskan pendataan anggota HNSI menjadi salah satu tahap awal mewujudkan kesejahteraan para nelayan. Menurut dia, dengan adanya database anggota, program pemerintah seperti penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran.
“Nomor satu yang kami lihat hari ini adalah tidak memiliki database anggota. Kami akan lakukan digitalisasi. Data anggota agar program-program pemerintah, misalnya BBM subsidi dan macam-macam bisa tepat sasaran. Sehingga dengan data itu kami bisa berbicara dengan pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan subsidi dan kebutuhan lainnya kepada nelayan,” ujar dia.
Selain melakukan digitalisasi database anggota, lanjut Herman Herry, program kerja utama HNSI adalah memisahkan antara nelayan tradisional dan industri. Sehingga, nelayan tradisional yang harus disentuh pemerintah dalam subsidi maupun penegakan hukum bisa tepat sasaran.
“Supaya kebijakan nelayan industri ada kebijakan khusus dari pemerintahan dengan pola industri dan nelayan tradisional dengan pola bantuan dan subsidi bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” kata dia.
Sebab, kata dia, tantangan utama HNSI ke depan adalah bagaimana menyejahterakan nelayan. “Sehingga pemberdayaan nelayan ke depan adalah bagaimana membuat nelayan itu menjadi mandiri dengan pemberdayaan ekonomi nelayan,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
