Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap beberapa tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru. Salah satunya warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi Foreign Terorist Fighter (FTF) atau teroris asing.
Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhaendra, menjelaskan masih ada WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian wilayah Timur Tengah. Pemerintah harus melindungi mereka.
"Kita berharap dapat menjemput mereka di sana. Ini bentuk perlindungan kepada warga negara kita. Kita akan melakukan program deradikalisasi kepada mereka," kata Ibnu, dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Mei 2024.
Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI di luar negeri yang terasosiasi dengan FTF. Namun, BNPT berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait rencana ini.
Ibnu menyebut mekanisme pemulangan WNI telah tertuang dalam amanat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 90 Tahun 2023. Dia menegaskan negara harus hadir melindungi warganya.
Selain itu, tantangan penanganan terorisme muncul dari pelibatan perempuan dan anak yang semakin meningkat. Lebih dari 60 perempuan dan 20 anak di bawah umur terlibat.
"Kita menemukan anak-anak yang terlibat terorisme telah didoktrin sejak kecil. Terorisme ini gak ujug-ujug terjadi, tapi bertahap dari intoleransi dan radikal. Untuk itu peran ibu, peran keluarga sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi," terang dia.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT) mengungkap beberapa tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru. Salah satunya
warga negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi Foreign Terorist Fighter (FTF) atau
teroris asing.
Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhaendra, menjelaskan masih ada WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian wilayah Timur Tengah. Pemerintah harus melindungi mereka.
"Kita berharap dapat menjemput mereka di sana. Ini bentuk perlindungan kepada warga negara kita. Kita akan melakukan program deradikalisasi kepada mereka," kata Ibnu, dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Mei 2024.
Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI di luar negeri yang terasosiasi dengan FTF. Namun, BNPT berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait rencana ini.
Ibnu menyebut mekanisme pemulangan WNI telah tertuang dalam amanat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 90 Tahun 2023. Dia menegaskan negara harus hadir melindungi warganya.
Selain itu, tantangan penanganan terorisme muncul dari pelibatan perempuan dan anak yang semakin meningkat. Lebih dari 60 perempuan dan 20 anak di bawah umur terlibat.
"Kita menemukan anak-anak yang terlibat terorisme telah didoktrin sejak kecil. Terorisme ini gak ujug-ujug terjadi, tapi bertahap dari intoleransi dan radikal. Untuk itu peran ibu, peran keluarga sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi," terang dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
