Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta

Pemerintah Tetapkan Peta Hutan Adat

Nasional kehutanan
Dhika Kusuma Winata • 28 Mei 2019 11:58
Jakarta: Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I, di Jakarta, kemarin. Penetapan itu untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia.
 
Peta yang telah dinanti-nanti kalangan masyarakat adat itu ditargetkan mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan menyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan.
 
Melalui surat keputusan (SK) Nomor 312/MenLHK/Setjen PSKL.1/4/2019, ditetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I seluas 472.981 hektare (ha). Luasan itu terdiri atas hutan negara 384.896 ha, areal penggunaan lain (APL) 68.935 ha, dan hutan adat 19.150 ha. Melalui keputusan itu pula nantinya penetapan akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penetapan ini untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat. Penetapan peta hutan adat ini memberikan jaminan dan upaya percepatan pencantuman hutan adat dari pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek di tingkat lapangan," jelas Siti.
 
Dengan penetapan peta itu, pemerintah kembali mendorong pengakuan resmi tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B yang menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
 
"Penetapan ini juga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ruang dengan para pihak (pemegang izin dan klaim pihak ketiga), serta untuk memfasilitasi percepatan penerbitan peraturan daerah terkait dengan masyarakat dan hutan adat," imbuh Siti.
 
Peta hutan adat, menurut Siti, perlu dicatat sehingga tidak bisa dipakai atau diminta lagi untuk atau oleh siapa pun. Karena jika dalam tiga bulan sudah bisa memenuhi persyaratan perundangan, maka statusnya bisa menjadi definitif.
 
Hutan adat merupakan salah satu bentuk dari Perhutanan Sosial yang sampai saat ini telah ditetapkan seluas lebih kurang 3.073.675,98 ha.
 
Siti menyatakan penetapan hutan adat ini menegaskan secara nyata pengakuan secara resmi negara yang harus diwujudkan dalam kerja birokratis. ia menegaskan cara-cara kerja birokrasi dan society cukup kental dalam artikulasi tentang hutan adat dan hutan untuk rakyat.
 
Penyerahan SK pengakuan dan pencantuman hutan adat pertama kali diserahkan Presiden Jokowi pada 30 Desember 2016 di Istana Negara. Sejak saat itu hingga penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I ini, penetapan hutan adat yang diberikan pemerintah telah mencapai 49 unit SK dengan luasan total 22.193 ha.
 
Percepatan hutan adat
 
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, menyampaikan pihaknya juga akan segera bersurat kepada para gubernur. ''Hal ini guna mendukung percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan perda dan/atau produk hukum daerah lainnya,'' kata Bambang.
 
Bambang menjelaskan penetapan peta fase I didasari atas pertimbangan bahwa:
1. Terdapat usulan Hutan Adat seluas sekitar 9,3 juta ha dari para pihak yang telah dianalisis dengan peta kawasan hutan hanya seluas sekitar 6.551.305 haberada dalam kawasan hutan;
2. Dari sekitar 6.551.305 ha, yang tidak mempunyai produk hukum seluas sekitar 2.890.492 hasedangkan yang mempunyai produk hukum seluas sekitar 3.660.813 ha;
3. Dari sekitar 3.660.813 ha yang mempunyai produk hukum:
(a) Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat seluas sekitar 6.495 ha;
(b) Perda Pengaturan dan SK Pengakuan seluas sekitar 185.622 ha;
(c) SK pengakuan MHA seluas sekitar 226.896 ha;
(d) Perda Pengaturan seluas sekitar 3.067.819 ha; dan
(e) Produk Hukum Lainnya seluas sekitar 274.771 ha.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif