Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprayoga Hadi -- MTVN/Ilham Wibowo
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprayoga Hadi -- MTVN/Ilham Wibowo

Konflik Sosial Perlu Penanganan Tepat

Nasional kementerian desa
Ilham wibowo • 29 November 2016 16:34
medcom.id, Jakarta: Konflik sosial perlu penanganan tepat guna mewujudkan tingkat ketahanan dan kerawanan daerah tertingal. Penanganan harus dilakukan dengan kombinasi capaian tata kelola, capaian kelembagaan, dan daya tahan masyarakat.
 
"Ketiganya menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik, sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian yang diharapkan," ujar Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Suprayoga Hadi di Media Hotel and Towers, Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa, (29/11/2016).
 
Penanganan ketahanan konflik yang dilakukan Kemendes PDTT terangkum dalam Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) 2016. Hasil kajian tersebut memberikan basis empirik melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum keamanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"IKKDTI 2016 juga membawa kembali konflik ke dalam isu kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi, termasuk penegakan hukum yang adil," ujarnya.
 
Menurut Suprayoga, indeks tersebut juga mendorong partisipasi aktif warga untuk turut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, khususnya di daerah tertingal. Ada empat katagori yang dijadikan indikator konflik, yakni tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
 
Indikator kategori ini juga memberi gambaran umum prioritas darerah tertinggal yang layak mendapat dukungan kebijakan. Selain itu, program pembangunan tidak akan terdistorsi akibat kejadian konflik sosial.
 
"Keempat kategori ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail tingkat ketahanan suatu daerah terhadap konflik, sekaligus tingkat kerentanannya," kata Suprayoga.
 
Ia menambahkan, salah satu persoalan ketahanan konflik sosial terletak pada kerentanan struktural yang berhubungan dengan akses pelayanan publik, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan hukum. Menurutnya, hal tersebut menghasilkan kelompok-kelompok yang rentan terhadap konflik, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
 
"Karena itu, diperlukan tata kelola yang peka konflik dengan memadukan kearifan demokrasi, menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi, serta mencegah rusaknya kohesi sosial," ucapnya.
 

(NIN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif