medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyesalkan bentrokan TNI-Polri kembali terjadi. Apalagi insiden di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang bermula dari kesalahpahaman itu sampai menewaskan satu tentara.
"Saya, kita anggota DPR Komisi I, turut menyesalkan kasus-kasus perkelahian antara angkatan TNI-TNI (antarmatra), TNI-anggota polisi," kata politisi PDIP ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Menurut Hasanuddin, bentrokan ini harus dipelajari, mulai dari penyebab hingga dampaknya. Dia menilai, moral prajurit berandil besar dalam menyebabkan insiden.
"Penyebab apa pun harus dipelajari ada keputusan mendasar, ini jatuhnya moral prajurit, tidak boleh ada kasus merugikan rakyat," tegas dia.
TNI-Polri merupakan aparat dan 'alat' negara, yang hidup oleh rakyat dan untuk rakyat. Seharusnya mereka menggunakan seluruh fasilitas dan kemampuannya untuk kepentingan bangsa negara, bukan berkonflik sesamanya.
"Senjata dibeli dengan uang rakyat untuk kepentingan negara bukan bertempur sesama aparat. (Konflik) yang bawa sangkur dan senapan, enggak boleh liar karena ada komandan peleton dan kompi," tegas dia.
Karena itu, pimpinan TNI-Polri yang paling bertanggung jawab untuk mengarahkan bawahannya. Jangan sampai insiden terus berulang dan meluas. Presiden harus mengingatkan Kapolri dan Panglima untuk saling koordinasi.
"Ini masalah leadership. Kalau satu tahun sekali itu kasus, kalau tiap bulan ada. Siapa yang mengingatkan di atas? Presiden. Baik untuk panglima TNI dan Kapolri, (mengingatkan-red) ini tidak boleh terjadi," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menyesalkan bentrokan TNI-Polri kembali terjadi. Apalagi insiden di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang bermula dari kesalahpahaman itu sampai menewaskan satu tentara.
"Saya, kita anggota DPR Komisi I, turut menyesalkan kasus-kasus perkelahian antara angkatan TNI-TNI (antarmatra), TNI-anggota polisi," kata politisi PDIP ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Menurut Hasanuddin, bentrokan ini harus dipelajari, mulai dari penyebab hingga dampaknya. Dia menilai, moral prajurit berandil besar dalam menyebabkan insiden.
"Penyebab apa pun harus dipelajari ada keputusan mendasar, ini jatuhnya moral prajurit, tidak boleh ada kasus merugikan rakyat," tegas dia.
TNI-Polri merupakan aparat dan 'alat' negara, yang hidup oleh rakyat dan untuk rakyat. Seharusnya mereka menggunakan seluruh fasilitas dan kemampuannya untuk kepentingan bangsa negara, bukan berkonflik sesamanya.
"Senjata dibeli dengan uang rakyat untuk kepentingan negara bukan bertempur sesama aparat. (Konflik) yang bawa sangkur dan senapan, enggak boleh liar karena ada komandan peleton dan kompi," tegas dia.
Karena itu, pimpinan TNI-Polri yang paling bertanggung jawab untuk mengarahkan bawahannya. Jangan sampai insiden terus berulang dan meluas. Presiden harus mengingatkan Kapolri dan Panglima untuk saling koordinasi.
"Ini masalah leadership. Kalau satu tahun sekali itu kasus, kalau tiap bulan ada. Siapa yang mengingatkan di atas? Presiden. Baik untuk panglima TNI dan Kapolri, (mengingatkan-red) ini tidak boleh terjadi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
