medcom.id, Jakarta: Kelompok profesional pendukung calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK mengusulkan tiga rencana aksi prioritas di sektor energi.
Ari Soemarno, anggota kelompok profesional pendukung Jokowi-JK, mengatakan ketiga rencana prioritas itu adalah pengurangan subsidi BBM dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 20 GW yang sudah direncanakan dan mendorong investasi di bidang energi.
Ketiga rencana aksi prioritas itu dicetuskan karena saat ini Indonesia tengah mengalami tiga masalah di sektor energi, yaitu beban subsidi BBM yang terus meningkat, peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan pasokan dan kurangnya investasi di bidang energi.
"Pembangunan infrastruktur terhambat karena uangnya kesedot subsidi BBM dan listrik yang hampir Rp400 triliun. Maka pemerintah harus berani menurunkan subsidi BBM," terang Ari dalam diskusi Pemaparan visi dan Misi Jokowi-JK di Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Untuk menutupi pengurangan subsidi BBM pemerintah bisa melakukan beberapa hal, seperti modernisasi kilang minyak yang sudah ada agar lebih efektif, menaikkan harga minyak secara bertahap setiap tiga bulan sekali dan pemberian BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang membutuhkan seperti petani dan nelayan.
"Subsidi listrik dan elpiji 3 kg tetap dipertahankan karena memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Solusinya koordinasi langsung pimpinan tertinggi untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 20 GW yang menggunakan batu bara dan gas bumi," tegas mantan Dirut Pertamina ini.
Sedangkan untuk menarik minat investor, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik dan mengajak kerjasama pihak asing.
"Kebutuhan investasi sektor energi dalam 10 tahun mendatang di sektor kelistrikan sebesar US$ 125 miliar untuk kapasitas 65 GW dan sektor migas US$ 300 miliar. Tidak cukup kalau cuma dari domestik jadi kita butuh investasi asing," ujar Ari.
Untuk dapat menjalankan tiga rencana aksi prioritas tersebut dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin yang mau turun langsung melihat kondisi riil di lapangan dan mereformasi birokrasi yang rumit dan koruptif.
medcom.id, Jakarta: Kelompok profesional pendukung calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK mengusulkan tiga rencana aksi prioritas di sektor energi.
Ari Soemarno, anggota kelompok profesional pendukung Jokowi-JK, mengatakan ketiga rencana prioritas itu adalah pengurangan subsidi BBM dan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 20 GW yang sudah direncanakan dan mendorong investasi di bidang energi.
Ketiga rencana aksi prioritas itu dicetuskan karena saat ini Indonesia tengah mengalami tiga masalah di sektor energi, yaitu beban subsidi BBM yang terus meningkat, peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan pasokan dan kurangnya investasi di bidang energi.
"Pembangunan infrastruktur terhambat karena uangnya kesedot subsidi BBM dan listrik yang hampir Rp400 triliun. Maka pemerintah harus berani menurunkan subsidi BBM," terang Ari dalam diskusi Pemaparan visi dan Misi Jokowi-JK di Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Untuk menutupi pengurangan subsidi BBM pemerintah bisa melakukan beberapa hal, seperti modernisasi kilang minyak yang sudah ada agar lebih efektif, menaikkan harga minyak secara bertahap setiap tiga bulan sekali dan pemberian BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat yang membutuhkan seperti petani dan nelayan.
"Subsidi listrik dan elpiji 3 kg tetap dipertahankan karena memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Solusinya koordinasi langsung pimpinan tertinggi untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 20 GW yang menggunakan batu bara dan gas bumi," tegas mantan Dirut Pertamina ini.
Sedangkan untuk menarik minat investor, pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik dan mengajak kerjasama pihak asing.
"Kebutuhan investasi sektor energi dalam 10 tahun mendatang di sektor kelistrikan sebesar US$ 125 miliar untuk kapasitas 65 GW dan sektor migas US$ 300 miliar. Tidak cukup kalau cuma dari domestik jadi kita butuh investasi asing," ujar Ari.
Untuk dapat menjalankan tiga rencana aksi prioritas tersebut dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin yang mau turun langsung melihat kondisi riil di lapangan dan mereformasi birokrasi yang rumit dan koruptif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
