Pemantau Kemitraan: Lembaga Survei Bisa Dikenai Sanksi

medcom.id, Jakarta: Penasehat Pemantau Kemitraan Wahidah Suaib mengatakan, lembaga survei harus memberikan keterangan kepada publik bahwa hasil hitung cepat (quick count) mereka yang ditayangkan di media bukanlah hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Jika terbukti ada pelanggaran, maka lembaga survei itu bisa dikenai sanksi pidana. "Ada sanksi pidana di UU Pemilu terkait keberadaan lembaga survei. Misalnya, mereka tidak mengumumkan hasil survei mereka itu bukan data resmi KPU. Itu bisa kena pidana," kata Wahidah di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014). Meski bisa dikenai sanksi pidana, namun dalam proses dugaan pelanggaran terkait kasus quick count ini seharusnya terlebih dulu melewati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum akhirnya dilanjutkan ke kepolisian dan kejaksaan. "Kalau pidana pemilu memang prosesnya lewat Bawaslu. Jadi, pelanggaran lembaga survei yang diatur dalam Undang-Undang pemilu, penegakan hukumnya oleh Bawaslu sampai ke polisi sampai kejaksaan. Tapi, kalau pelanggaran kode etik, penegakan hukumnya oleh ikatan profesi. Mereka punya aturan main yang disepakati bersama," kata dia.