Jakarta: Arus informasi di media sosial makin deras, tetapi tidak semuanya bisa dipercaya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya disinformasi dan hoaks yang mengatasnamakan DPR, mulai dari kutipan palsu hingga video lama yang diberi narasi baru.
Menurut Puan, derasnya informasi digital memang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, di sisi lain, informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat sulit membedakan kritik yang membangun dengan konten yang justru memecah belah.
"Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," katanya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Hoaks yang Mengatasnamakan DPR
Puan mengatakan persoalan informasi keliru juga ditemukan dalam berbagai konten yang berkaitan dengan DPR RI. Beberapa di antaranya berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR. Ada pula informasi yang keliru mengenai sikap DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.
Tak hanya itu, video lama atau old footage juga disebut kerap digunakan kembali dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteks aslinya.
"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undanga, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ucapnya.
Menurut Puan, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijaksana. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi, tetapi informasi yang digunakan sebagai dasar kritik harus dipastikan kebenarannya.
Puan: Kritik Tetap Penting dalam Demokrasi
Puan menegaskan, kritik dan pengawasan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru, keduanya merupakan bagian penting dari demokrasi.
"Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati," jelasnya.
Namun, ketika informasi yang digunakan ternyata keliru, DPR menilai klarifikasi juga perlu dilakukan.
"Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," tegasnya.
Jakarta: Arus informasi di media sosial makin deras, tetapi tidak semuanya bisa dipercaya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya disinformasi dan
hoaks yang mengatasnamakan DPR, mulai dari kutipan palsu hingga video lama yang diberi narasi baru.
Menurut Puan, derasnya informasi digital memang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, di sisi lain, informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat sulit membedakan kritik yang membangun dengan konten yang justru memecah belah.
"Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," katanya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Hoaks yang Mengatasnamakan DPR
Puan mengatakan persoalan informasi keliru juga ditemukan dalam berbagai konten yang berkaitan dengan DPR RI. Beberapa di antaranya berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR. Ada pula informasi yang keliru mengenai sikap DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.
Tak hanya itu, video lama atau old footage juga disebut kerap digunakan kembali dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteks aslinya.
"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undanga, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," ucapnya.
Menurut Puan, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijaksana. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengkritik dan menyampaikan aspirasi, tetapi informasi yang digunakan sebagai dasar kritik harus dipastikan kebenarannya.
Puan: Kritik Tetap Penting dalam Demokrasi
Puan menegaskan, kritik dan pengawasan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru, keduanya merupakan bagian penting dari demokrasi.
"Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati," jelasnya.
Namun, ketika informasi yang digunakan ternyata keliru, DPR menilai klarifikasi juga perlu dilakukan.
"Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," tegasnya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(ANN)
