Bogor: Pemerintah terus bersiap mengambil langkah strategis menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama dampak kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) maupun potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Indonesia diyakini memiliki daya tahan yang lebih baik ketimbang negara lain dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Daya tahan ekonomi kita masih lebih baik dan untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Ini kuncinya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik sehingga menjadi harmonis," kata Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 Juli 2018.
Jokowi ingin adanya terobosan seperti pemberian insentif investasi serta memacu ekspor. Ia meminta terobosan diciptakan untuk meningkatkan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat.
Kepala Negara juga meminta seluruh kementerian dan lembaga fokus menyelesaikan program yang telah direncanakan di 2018. Proyek strategis harus segera dieksekusi tepat waktu.
"Dan tetap menjaga governance tepat sasaran dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegas dia.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin dalam penyusunan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019, postur anggarannya dipastikan realistis dan sehat. Ia tak ingin ada yang bermain-main dalam penyusunan RAPBN.
"Jangan sampai ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," tegas dia.
Jokowi menegaskan pemerintah harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang dicapai, mendorong daya saing, investasi dan ekspor. Di sisi lain, Jokowi menyebut bidang pendapatan, reformasi perpajakan bukan hanya kunci untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Hal itu harus ditempatkan sebagai instrumen menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.
"Yang keempat fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia peningkatan SDM (sumber daya manusia) melalui penguatan skill dan produktivitas SDM kita juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybJ6J46b" allowfullscreen></iframe>
Bogor: Pemerintah terus bersiap mengambil langkah strategis menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama dampak kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) maupun potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Indonesia diyakini memiliki daya tahan yang lebih baik ketimbang negara lain dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Daya tahan ekonomi kita masih lebih baik dan untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Ini kuncinya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik sehingga menjadi harmonis," kata Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 Juli 2018.
Jokowi ingin adanya terobosan seperti pemberian insentif investasi serta memacu ekspor. Ia meminta terobosan diciptakan untuk meningkatkan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat.
Kepala Negara juga meminta seluruh kementerian dan lembaga fokus menyelesaikan program yang telah direncanakan di 2018. Proyek strategis harus segera dieksekusi tepat waktu.
"Dan tetap menjaga
governance tepat sasaran dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegas dia.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin dalam penyusunan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2019, postur anggarannya dipastikan realistis dan sehat. Ia tak ingin ada yang bermain-main dalam penyusunan RAPBN.
"Jangan sampai ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," tegas dia.
Jokowi menegaskan pemerintah harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang dicapai, mendorong daya saing, investasi dan ekspor. Di sisi lain, Jokowi menyebut bidang pendapatan, reformasi perpajakan bukan hanya kunci untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Hal itu harus ditempatkan sebagai instrumen menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.
"Yang keempat fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia peningkatan SDM (sumber daya manusia) melalui penguatan skill dan produktivitas SDM kita juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
