Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membantu memberantas korupsi di lingkungan masyarakat adat. Tanah masyarakat adat kerap dijadikan sasaran oleh penguasa.
"Kami menyampaikan bahwa, masalah yang dihadapi masyarakat adat ternyata sangat banyak terkait korupsi," kata Deputi II Sekjen AMAN Erasmus Cahyadi usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018.
Erasmus mengungkapkan, sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat kerap menjadi tempat korupsi. Mulai dari suap perizinan hingga intimidasi yang dilakukan pihak korporasi terhadap masyarakat adat, terlebih dalam momentum tahun politik.
Ia berharap ada upaya serius dari KPK untuk membantu hal itu. Pihaknya siap bersama-sama dengan komisi memberantas korupsi.
(Baca juga: Lindungi Masyarakat Adat dengan Perdasus)
"Jadi kami ingin ada suatu upaya yang luar biasa dari KPK untuk bersama dengan kami melihat isu korupsi di sektor SDA ini," kata Erasmus.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang menyatakan ke depan bakal dilakukan kerja sama antara KPK dengan masyarakat adat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih berani dan profesional dalam menolak setiap bentuk korupsi.
"Jadi ke depan nanti kita akan ada engagement dengan mereka apakah bentuknya kita akan membuat sebuah kegiatan yang memungkinkan mereka bisa mengimbangi cara berpikir teman-teman di ICW, selain kita membangun capacity building mereka," kata Saut.
(Baca juga: Negara Dinilai Abaikan Eksistensi Masyarakat Adat)
Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi membantu memberantas korupsi di lingkungan masyarakat adat. Tanah masyarakat adat kerap dijadikan sasaran oleh penguasa.
"Kami menyampaikan bahwa, masalah yang dihadapi masyarakat adat ternyata sangat banyak terkait korupsi," kata Deputi II Sekjen AMAN Erasmus Cahyadi usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018.
Erasmus mengungkapkan, sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat kerap menjadi tempat korupsi. Mulai dari suap perizinan hingga intimidasi yang dilakukan pihak korporasi terhadap masyarakat adat, terlebih dalam momentum tahun politik.
Ia berharap ada upaya serius dari KPK untuk membantu hal itu. Pihaknya siap bersama-sama dengan komisi memberantas korupsi.
(Baca juga:
Lindungi Masyarakat Adat dengan Perdasus)
"Jadi kami ingin ada suatu upaya yang luar biasa dari KPK untuk bersama dengan kami melihat isu korupsi di sektor SDA ini," kata Erasmus.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang menyatakan ke depan bakal dilakukan kerja sama antara KPK dengan masyarakat adat. Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih berani dan profesional dalam menolak setiap bentuk korupsi.
"Jadi ke depan nanti kita akan ada engagement dengan mereka apakah bentuknya kita akan membuat sebuah kegiatan yang memungkinkan mereka bisa mengimbangi cara berpikir teman-teman di ICW, selain kita membangun capacity building mereka," kata Saut.
(Baca juga:
Negara Dinilai Abaikan Eksistensi Masyarakat Adat)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
