medcom.id, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku sulit memblokir situs dan akun media sosial yang memiliki konten radikalisme. Situs dan akun semacam ini terus berkembang dari akhir tahun lalu.
Pihaknya sudah menemukan pola pembuat situs maupun akun dalam kasus ini. "Isinya copy paste saja. Kita cuma bisa kejar-kejaran saja. Muncul terus blok. Kalau konten begini ya blok saja," kata Rudiantara di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).
Namun, dalam praktiknya, Rudiantara mengaku pekerjaan mereka tak gampang. situs dengan domain [dot]com dapat dibuat siapa saja. Pemerintah pun hati-hati dalam melakukan pemblokiran, jika situs itu terkait pemberitaan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Pers.
Pemblokiran terhadap situs dengan konten radikal dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan itu nantinya akan diberikan kepada tim panel dan melakukan penilaian terhadap konten dari situs itu.
Rudiantara mengatakan, penggunaan fitur saringan seperti menumpas situs pornografi tak bisa dilakukan terhadap situs berbau radikal. Terkadang, kata dia, alamat situs dan akun tak sama dengan keyword yang telah dimasukkan dalan fitur penyaring.
"Yang otomatis blok itu pornografi. lebih banyak ciri-ciri karena di negara sana komersil. Itu pun kita kejar-kejaran," kata Rudiantara.
medcom.id, Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku sulit memblokir situs dan akun media sosial yang memiliki konten radikalisme. Situs dan akun semacam ini terus berkembang dari akhir tahun lalu.
Pihaknya sudah menemukan pola pembuat situs maupun akun dalam kasus ini. "Isinya copy paste saja. Kita cuma bisa kejar-kejaran saja. Muncul terus blok. Kalau konten begini ya blok saja," kata Rudiantara di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).
Namun, dalam praktiknya, Rudiantara mengaku pekerjaan mereka tak gampang. situs dengan domain [dot]com dapat dibuat siapa saja. Pemerintah pun hati-hati dalam melakukan pemblokiran, jika situs itu terkait pemberitaan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Pers.
Pemblokiran terhadap situs dengan konten radikal dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan itu nantinya akan diberikan kepada tim panel dan melakukan penilaian terhadap konten dari situs itu.
Rudiantara mengatakan, penggunaan fitur saringan seperti menumpas situs pornografi tak bisa dilakukan terhadap situs berbau radikal. Terkadang, kata dia, alamat situs dan akun tak sama dengan keyword yang telah dimasukkan dalan fitur penyaring.
"Yang otomatis blok itu pornografi. lebih banyak ciri-ciri karena di negara sana komersil. Itu pun kita kejar-kejaran," kata Rudiantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
