ILUSTRASI: Seseorang menunujukkan dua kartu SIM seluler prabayar/ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO
ILUSTRASI: Seseorang menunujukkan dua kartu SIM seluler prabayar/ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO

FOKUS

Riuh Rendah Registrasi Kartu Seluler

Nasional kominfo telekomunikasi menkominfo
Sobih AW Adnan • 03 November 2017 22:05
medcom.id, Jakarta: Seinsaf-insafnya, Pemerintah Indonesia mengakui amat mustahilnya sekali dayung kebijakan; dapat menyenangkan semua orang.
 
Pun ihwal imbauan yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belakangan. Seruan agar pengguna telekomunikasi seluler prabayar segera mendaftarkan ulang nomor sesuai identitas resmi yang dimiliki, tak sepi dari pro-kontra.
 
Data Kemenkominfo per 30 Oktober 2017 melaporkan, baru ada 47 juta pelanggan saja yang sudah melakukan pendaftaran ulang. Padahal, ada lebih dari 300 juta kartu SIM aktif milik pengguna seluler prabayar di seluruh Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kemenkominfo menjelaskan, aturan meregistrasi ulang kartu prabayar dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK) itu merupakan upaya Pemerintah dalam menggalakan tertib administrasi.
 
Tujuan utamanya, demi mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk aksi penipuan yang kerap merugikan masyarakat.
 
Membarengi anjuran itu, di media sosial dan grup-grup komunikasi tersebar aneka kabar tandingan. Satu pihak menyatakan hoaks, ada juga yang menuduh aturan itu tak lain dan tak bukan, sekadar siasat rezim jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019.
 
Tidak cukup di situ. Di Tegal, Jawa Tengah, seorang pemilik konter mengamuk dan membakar 3.000 kartu SIM prabayar dagangannya. Peraturan itu dianggapnya bisa bikin bangkrut. Sebab, jika awalnya pembeli bebas memiliki kartu dengan jumlah tak terbatas, pelarangan memiliki lebih dari tiga nomor ini sudah barang tentu akan membuat omzet jutaan rupiah per harinya; tinggal kenangan.
 
Imbauan registrasi ulang kartu seluler kali ini, tampak heboh benar. Padahal, rencana dan tahapan semacam itu sudah ada sejak 2005 silam.
 
Dari hoaks, hingga kepentingan politik
 
Per 31 Oktober 2017, setidaknya ada 1,8 ribu sebutan (mention) topik 'registrasi ulang SIM seluler prabayar' di media sosial. Jumlah ini, bisa dipastikan bakal terus meningkat dan membengkak.
 
Riuh Rendah Registrasi Kartu Seluler
 
Pakar sains informatika dan penemu peranti lunak Drone Emprit, Ismail Fahmi menguji opini dan reaksi publik terkait kebijakan tersebut. Dari 2,6 ribu percakapan yang mengandung kata kunci terkait, reaksi warganet terdeteksi dalam bentuk beberapa kategori.
 
Netizen yang mengaitkan dengan isu hoaks berjumlah 36%, seputar kegagalan registrasi (18%), memberi panduan (18%), khawatir disalahgunakan (14%), isu penyertaan nama ibu (6%), curiga memiliki kaitan dengan politik (4%), dan isu penjual kartu SIM terancam (3%).
 
"Respons cepat Kemkominfo dengan membuat pengumuman di situs webnya, dan menyebarkan di berbagai kanal media sosial menjadi sangat penting untuk melawan hoax ini. Kekominfo adalah sumber informasi yang paling valid yang dibutuhkan oleh publik terkait registrasi nomor seluler," tulis Ismail melalui akun Facebooknya pada Kamis, 2 November 2017.
 
Doktor sains informatika jebolan Universitas Groningen, Belanda ini menjelaskan, isu-isu itu perlu dijawab gamblang oleh Pemerintah. Sebab, mau tidak mau, penyalahgunaan-penyalahgunaan semacam itu, memang pernah muncul dalam pengalaman masyarakat. Semisal, kasus pembobolan rekening bank atau dipalsukan untuk pengajuan kredit atas nama pemilik.
 
"Tapi, secara umum saya lihat publik menyambut baik registrasi NIK+KK untuk kartu prabayar mereka. Publik cenderung patuh dan menerima bahwa ini untuk kebaikan bersama, agar semua lebih bertanggung jawab," tulis dia.
 
Kekhawatiran yang berkembang di masyarakat ini memang perlu, dan mesti tetap disikapi secara positif. Toh, publik tak sepenuhnya keliru. Reaksi yang muncul lebih mengarah pada perwujudan sikap preventif dan hati-hati.
 
Baca: Fakta dan Hoaks Soal Registrasi Ulang Pelanggan Seluler Prabayar
 
Jaminan perlindungan data
 
Dari sekian banyak pro-kontra yang muncul, keamanan data menjadi topik yang banyak dipertanyakan.
 
Bukan berlebihan. Sebab semestinya, Pemerintah terlebih dahulu menerbitkan regulasi kuat soal jaminan perlindungan data pribadi.
 
Riuh Rendah Registrasi Kartu SelulerRiuh Rendah Registrasi Kartu Seluler
Salinan layar berisi pesan siaran hoaks tentang registrasi ulang SIM prabayar seluler/Metrotvnews.com

 
Pakar hukum siber Shinta Dewi mengatakan, untuk aturan ini, Kemenkominfo baru mengandalkan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Administrasi Kependudukan, dan ISO 270001. Perangkat-perangkat itu, ia nilai masih belum memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi masyarakat.
 
"Sudah 120 negara di dunia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, Indonesia sendiri yang belum punya," kata Shinta, dalam Prime Talk di Metro TV, Kamis 2 November 2017.
 
Sebenarnya, Indonesia bisa menengok tetangga, Malaysia. Pada tahun 2000, Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi setempat merasa perlu mengeluarkan aturan tentang perlindungan data konsumen.
 
Mereka pun merancang UU dan digodok serius dalam rentang satu dekade. Hingga pada 2010, Malaysia secara resmi memiliki UU perlindungan data pribadi berupa Personal Data Protection Act 2010.
 
Ada tiga hal yang dimuat dalam aturan itu. Pertama, terkait prinsip-prinsip umum. Yakni, mengatur segala macam persetujuan pemilik data pribadi dengan pihak lain.
 
Kedua, mengatur tujuan pengumpulan data alias disclosure pinciple. Dalam regulasi ini, pengumpulan data harus detail dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan pemilik.
 
Ketiga, tentang sistem perlindungan. Aturan yang disebut security principle ini menghendaki perusahaan untuk melindungi data dari pencurian, hacking, dan kebakaran.
 
Soal kelemahan, Malaysia juga masih belum begitu jeli dalam menentukan standar keamanan. Tapi, mereka memiliki apa yang disebut prinsip retensi. Yakni, mengatur mengenai jangka waktu suatu data dapat dimusnahkan.
 
Selama ini, Pemerintah Indonesia baru menganggap cukup dengan adanya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sayang, aturan main di dalamnya dianggap masih berkutat pada hal-hal yang bersifat administratif.
 
Alhasil, baik pemerintah maupun masyarakat saat ini, sejatinya sedang bersama-sama mendambakan kuatnya jaminan keselamatan. Itu makanya, perlu dibicarakan lebih matang.
 
Tapi, bagi pihak-pihak yang justru memanfaatkan riuh-rendah ini untuk kepentingan politik segelintir orang, khusus yang satu ini, amat halal diabaikan.
 

 

(SBH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif