Mahfud Diharap Tidak Menunggangi Transaksi Janggal di Kemenkeu untuk Berpolitik

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD diharap tidak memanfaatkan skandal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menarik suara politik. Borok instansi dinilai bukan barang gadaian untuk menarik simpati publik. "Jangan menggadaikan, apalagi mengorbankan institusi tertentu untuk kapitalisasi dukungan politik untuk agenda di 2024," kata Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 April 2023. Yoseph tak mempermasalahkan jika Mahfud memiliki rencana politik dalam pesta demokrasi pada 2024. Namun, agenda itu diharap tidak mengorbankan instansi lain. "Karena Kementerian Keuangan sudah cukup cedera digempur berbagai isu miring dari kehebohan transaksi Rp349 triliun ini," ucap Yoseph.   Dia meminta Mahfud untuk berhenti membesarkan skandal transaksi janggal itu. Menurutnya, Menkopolhukam lebih baik mendiskusikannya dengan penegak hukum ketimbang berkoar di muka publik. "Bila memang ada kaitan dengan kasus entah itu korupsi atau TPPU (tindak pidana pencucian uang) baru diteruskan ke APH (aparat penegak hukum) sebagai proses hukum," ujar Yoseph. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.