Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi masukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masukan yang diberikan terutama berkaitan dengan potensi konflik yang bisa muncul akibat persoalan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya langsung menerima para perwakilan Komnas HAM pada Jumat, 24 Februari 2023. Siti didampingi seluruh pejabat eselon I KLHK.
Perwakilan Komnas HAM yang hadir adalah Wakil Ketua bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai, Komisioner Saurlin P Siagian, Uli Parulian Sihombing, Anis Hidayah, dan Putu Elvina. Mereka didampingi unsur-unsur Setjen Komnas HAM.
Pada pertemuan sekitar 1,5 jam tersebut, Komnas HAM memberi perhatian khusus pada perubahan iklim, upaya mitigasi iklim, dan langkah-langkah penerapan perdagangan karbon. Ketiga hal itu dinilai berpotensi memberi pengaruh bagi HAM.
"Saat ini telah masuk pengaduan ke Komnas HAM berkenaan dengan Iklim," kata Abdul Haris, Sabtu, dikutip dari Antara, Sabtu, 25 Februari 2023.
Komnas HAM juga menyoroti hutan Adat dan hutan sosial lainnya. Komnas HAM mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengalokasikan akses kelola hutan kepada masyarakat lebih dari 5,3 juta hektare. Juga dengan telah adanya hutan adat yang diterbitkan yang telah menjadi catatan Komnas HAM sejak lama.
"Kami juga mengapresiasi upaya KLHK mengendalikan kebakaran hutan dan lahan," kata Abdul Haris.
Siti Nurbaya menekankan bahwa KLHK sangat memberi perhatian pada persoalan HAM. Sebagai contoh, soal akses kelola hutan.
"Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Membangun Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan serta mampu berdaya saing di dunia internasional dengan sosok yang kokoh di mata internasional," kata Siti.
Menteri Siti juga menjelaskan tentang upaya dalam mengatasi konflik tenurial. Saat ini, sudah ada 108 surat keputusan (SK) untuk masyarakat adat. Sebanyak 55 SK sedang berproses penyelesaian.
Perubahan iklim
Terkait perubahan iklim, Siti menjelaskan tentang target NDC 31,89 persen dengan kekuatan sendiri serta 43,2 persen dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri. Siti juga menjelaskan capaian rata-rata tahunan penurunan emisi Indonesia antara 46-48 persen pada 2020 dan 2021.
"Kami bertanggung jawab untuk urusan perubahan iklim. Tentu saja ada nilai ekonomi karbon di situ, yang juga harus diambil sebagai opportunity untuk masyarakat," kata dia.
Menteri Siti kemudian menjelaskan keterkaitan berbagai persoalan di lapangan tentang lingkungan dan kehutanan seperti kebakaran hutan, deforestasi, dan gambut dengan persoalan iklim dan target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dia menyatakan telah ada rencana operasional untuk Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta beberapa agenda lain yang dilakukan lintas kementerian.
Baca: Serahkan SK Hutan Sosial, Presiden: Manfaatkan untuk Kesejahteraan
Terkait iklim, Siti menjelaskan sejumlah menteri bahu-membahu untuk mengatasinya. Meliputi Menteri ESDM, Pertanian, Industri, hingga Kelautan dan Menteri Perhubungan.
"Semua catatan Komnas HAM menjadi perhatian kami. Catatan ini akan kami bahas bersama lintas kementerian tersebut," kata dia.
Dalam diskusi itu disepakati peningkatan kerja sama. Ke depan akan dilakukan juga diskusi reguler antara kelompok kerja KLHK dengan Komnas HAM.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
Komnas HAM) memberi masukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masukan yang diberikan terutama berkaitan dengan potensi konflik yang bisa muncul akibat persoalan lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya langsung menerima para perwakilan Komnas HAM pada Jumat, 24 Februari 2023. Siti didampingi seluruh pejabat eselon I KLHK.
Perwakilan Komnas HAM yang hadir adalah Wakil Ketua bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai, Komisioner Saurlin P Siagian, Uli Parulian Sihombing, Anis Hidayah, dan Putu Elvina. Mereka didampingi unsur-unsur Setjen Komnas HAM.
Pada pertemuan sekitar 1,5 jam tersebut, Komnas HAM memberi perhatian khusus pada perubahan iklim, upaya mitigasi iklim, dan langkah-langkah penerapan perdagangan karbon. Ketiga hal itu dinilai berpotensi memberi pengaruh bagi HAM.
"Saat ini telah masuk pengaduan ke Komnas HAM berkenaan dengan Iklim," kata Abdul Haris, Sabtu, dikutip dari Antara, Sabtu, 25 Februari 2023.
Komnas HAM juga menyoroti hutan Adat dan hutan sosial lainnya. Komnas HAM mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengalokasikan akses kelola hutan kepada masyarakat lebih dari 5,3 juta hektare. Juga dengan telah adanya hutan adat yang diterbitkan yang telah menjadi catatan Komnas HAM sejak lama.
"Kami juga mengapresiasi upaya KLHK mengendalikan kebakaran hutan dan lahan," kata Abdul Haris.
Siti Nurbaya menekankan bahwa KLHK sangat memberi perhatian pada persoalan HAM. Sebagai contoh, soal akses kelola hutan.
"Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Membangun Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan serta mampu berdaya saing di dunia internasional dengan sosok yang kokoh di mata internasional," kata Siti.
Menteri Siti juga menjelaskan tentang upaya dalam mengatasi konflik tenurial. Saat ini, sudah ada 108 surat keputusan (SK) untuk masyarakat adat. Sebanyak 55 SK sedang berproses penyelesaian.
Perubahan iklim
Terkait perubahan iklim, Siti menjelaskan tentang target NDC 31,89 persen dengan kekuatan sendiri serta 43,2 persen dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri. Siti juga menjelaskan capaian rata-rata tahunan penurunan emisi Indonesia antara 46-48 persen pada 2020 dan 2021.
"Kami bertanggung jawab untuk urusan perubahan iklim. Tentu saja ada nilai ekonomi karbon di situ, yang juga harus diambil sebagai opportunity untuk masyarakat," kata dia.
Menteri Siti kemudian menjelaskan keterkaitan berbagai persoalan di lapangan tentang lingkungan dan kehutanan seperti kebakaran hutan, deforestasi, dan gambut dengan persoalan iklim dan target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dia menyatakan telah ada rencana operasional untuk Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta beberapa agenda lain yang dilakukan lintas kementerian.
Baca: Serahkan SK Hutan Sosial, Presiden: Manfaatkan untuk Kesejahteraan
Terkait iklim, Siti menjelaskan sejumlah menteri bahu-membahu untuk mengatasinya. Meliputi Menteri ESDM, Pertanian, Industri, hingga Kelautan dan Menteri Perhubungan.
"Semua catatan Komnas HAM menjadi perhatian kami. Catatan ini akan kami bahas bersama lintas kementerian tersebut," kata dia.
Dalam diskusi itu disepakati peningkatan kerja sama. Ke depan akan dilakukan juga diskusi reguler antara kelompok kerja KLHK dengan Komnas HAM.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
