medcom.id, Jakarta: Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Presiden Joko Widodo tak ingin latah mengaksesi apabila tak didasarkan kepentingan nasional.
"Saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Menurut Presiden, keputusan aksesi FCTC harus dilihat dari berbagai aspek. Mulai kesehatan, kelangsungan petani tembakau, hingga industri tembakau itu sendiri.
"Yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan, petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini juga tidak kecil," tuturnya.
Presiden berharap pemerintah menemukan solusi komprehensif dan bermanfaat dalam menerapkan kebijakan FCTC tersebut. Setiap keputusan, kata Jokowi, harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum World Health Organization (WHO). Berdasarkan data WHO, 180 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC mewakili 90% populasi dunia.
medcom.id, Jakarta: Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Presiden Joko Widodo tak ingin latah mengaksesi apabila tak didasarkan kepentingan nasional.
"Saya juga tidak ingin kita sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau banyak negara yang sudah ikut kemudian kita juga lantas ikut," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Menurut Presiden, keputusan aksesi FCTC harus dilihat dari berbagai aspek. Mulai kesehatan, kelangsungan petani tembakau, hingga industri tembakau itu sendiri.
"Yang berkaitan dengan warga negara kita yang terkena gangguan kesehatan, petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Ini juga tidak kecil," tuturnya.
Presiden berharap pemerintah menemukan solusi komprehensif dan bermanfaat dalam menerapkan kebijakan FCTC tersebut. Setiap keputusan, kata Jokowi, harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control merupakan traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum World Health Organization (WHO). Berdasarkan data WHO, 180 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC mewakili 90% populasi dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
