medcom.id, Jakarta: Sedikitnya 21 desa perbatasan yang tersebar di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terancam dicaplok Malaysia. Pasalnya, sejumlah desa itu tengah dalam sengketa dengan Sabah, Malaysia.
"Tujuan kami ke sini untuk memohon kepada pemerintah agar segera menyelamatkan kami," kata salah satu perwakilan, Kepala Desa Sumantipal, Busiau, usai bertemu Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Setidaknya ada dua permasalahan sehingga 21 desa itu menjadi kawasan oustanding boundary problems (OBP). Pertama, perbedaan persepsi RI dan Malaysia di lapangan terkait Agreement 1915 (Belanda-Inggris).
Yaitu, pada segmen sei Simantipal, sei Sinapad, titik B2700-B3100 dan Pulau Sebatik. Kedua, ketidaksepakatan tim survei RI dan Malaysia di lapangan pada titik C500-C600.
Busiau mengaku, pihaknya perlu mewujudkan daerah otonomi baru (DOB) untuk menghindari pencaplokan wilayah desa menjadi kawasan Malaysia. DOB yang akan dinamakan Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) itu lantaran secara geografis menuju Ibu Kota Kabupaten Nunukan memakan waktu dua hari.
Busiau menuturkan, kini 21 desa itu tengah dibujuk agar mau bergabung dengan Malaysia. Yaitu dengan iming-iming bantuan kewarganegaraan ganda, bantuan rakyat 1Malaysia (BR1M), infrastruktur, beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan dari pemerintah Malaysia.
"21 desa ini dihadapkan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan kesejahteraan," ucap dia.
Menurut Busiau, itu adalah ancaman disintegrasi NKRI. Sehingga pihaknya perlu mendorong pemerintah menyetujui pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan. Hal itu sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK membangun Indonesia dari pinggiran.
Dua puluh satu desa tersebut ialah Sumantipal, Labang, Ngawol, Bulu Laun Hilir, Lagas Panas, Tantalujuk, Bokok, Tambalang Hulu, Kuyo, Langgason, Tau Lumbis, Tetagas, Mamasin, Duyan, Bulu Laun Hulu, Tuntulibing, Kalisiun, Lepaga, Kabungolor dan Sibalu
medcom.id, Jakarta: Sedikitnya 21 desa perbatasan yang tersebar di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terancam dicaplok Malaysia. Pasalnya, sejumlah desa itu tengah dalam sengketa dengan Sabah, Malaysia.
"Tujuan kami ke sini untuk memohon kepada pemerintah agar segera menyelamatkan kami," kata salah satu perwakilan, Kepala Desa Sumantipal, Busiau, usai bertemu Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).
Setidaknya ada dua permasalahan sehingga 21 desa itu menjadi kawasan oustanding boundary problems (OBP). Pertama, perbedaan persepsi RI dan Malaysia di lapangan terkait Agreement 1915 (Belanda-Inggris).
Yaitu, pada segmen sei Simantipal, sei Sinapad, titik B2700-B3100 dan Pulau Sebatik. Kedua, ketidaksepakatan tim survei RI dan Malaysia di lapangan pada titik C500-C600.
Busiau mengaku, pihaknya perlu mewujudkan daerah otonomi baru (DOB) untuk menghindari pencaplokan wilayah desa menjadi kawasan Malaysia. DOB yang akan dinamakan Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) itu lantaran secara geografis menuju Ibu Kota Kabupaten Nunukan memakan waktu dua hari.
Busiau menuturkan, kini 21 desa itu tengah dibujuk agar mau bergabung dengan Malaysia. Yaitu dengan iming-iming bantuan kewarganegaraan ganda, bantuan rakyat 1Malaysia (BR1M), infrastruktur, beasiswa pendidikan dan layanan kesehatan dari pemerintah Malaysia.
"21 desa ini dihadapkan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan kesejahteraan," ucap dia.
Menurut Busiau, itu adalah ancaman disintegrasi NKRI. Sehingga pihaknya perlu mendorong pemerintah menyetujui pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan. Hal itu sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK membangun Indonesia dari pinggiran.
Dua puluh satu desa tersebut ialah Sumantipal, Labang, Ngawol, Bulu Laun Hilir, Lagas Panas, Tantalujuk, Bokok, Tambalang Hulu, Kuyo, Langgason, Tau Lumbis, Tetagas, Mamasin, Duyan, Bulu Laun Hulu, Tuntulibing, Kalisiun, Lepaga, Kabungolor dan Sibalu
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
