Jakarta: Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan 6-9 Oktober 2021. Ketua BP2MI Benny Rhamdani optimistis, langkah ini menjadi permulaan penumpasan mafia penempatan PMI ilegal di Indonesia.
"Mudah-mudahan ini jadi titik start yang baik untuk merealisasikan harapan dan mewujudnyatakan tekad kita untuk menyejahterakan dan melindungi PMI," ucap Benny selepas Rakornas di Hotel Intercontinental, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 6 Oktober 2021.
Dalam Rakornas kali ini, Benny menyatakan perang melawan sindikat penempatan PMI ilegal. Untuk memberantas mafia penempatan ilegal, BP2MI membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI.
Dengan dibentuknya satgas tersebut diharapkan menjadi simbol kekuatan negara dalam melawan mafia penempatan ilegal. Negara mempunyai kewenangan besar yang diberikan undang-undang dan memiliki pemerintahan dari pusat hingga daerah.
Rakornas dihadiri seluruh unsur pemerintah daerah, kementerian, lembaga penegak hukum, dan perwakilan BP2MI pusat dan daerah. Hal ini diharapkan bisa mempersatukan sinergi dari semua lini. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Badan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan 6-9 Oktober 2021. Ketua BP2MI Benny Rhamdani optimistis, langkah ini menjadi permulaan penumpasan mafia penempatan PMI ilegal di Indonesia.
"Mudah-mudahan ini jadi titik start yang baik untuk merealisasikan harapan dan mewujudnyatakan tekad kita untuk menyejahterakan dan melindungi PMI," ucap Benny selepas Rakornas di Hotel Intercontinental, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 6 Oktober 2021.
Dalam Rakornas kali ini, Benny menyatakan perang melawan sindikat penempatan PMI ilegal. Untuk memberantas mafia penempatan ilegal, BP2MI membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI.
Dengan dibentuknya satgas tersebut diharapkan menjadi simbol kekuatan negara dalam melawan mafia penempatan ilegal. Negara mempunyai kewenangan besar yang diberikan undang-undang dan memiliki pemerintahan dari pusat hingga daerah.
Rakornas dihadiri seluruh unsur pemerintah daerah, kementerian, lembaga penegak hukum, dan perwakilan BP2MI pusat dan daerah. Hal ini diharapkan bisa mempersatukan sinergi dari semua lini. (
Mentari Puspadini)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
