Wacana Transisi ke Endemi Jangan karena Intervensi Politik dan Ekonomi

Jakarta: Wacana transisi status pandemi covid-19 menjadi endemi diharapkan tidak melihat situasi politik dan ekonomi. Namun, mempertimbangkan kondisi pengendalian penyakit secara keseluruhan. "Jangan sampai masalah status perubahan endemi ini lebih karena ekonomi dan politik, walaupun itu jelas arahnya, karena ingin pelonggaran. Bukan seperti itu," kata peneliti Global Health Security and Policy, Center for Environment and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman, kepada Medcom.id, Selasa, 8 Maret 2022. Menurut Dicky, intervensi itu akan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebab, memaksakan kondisi tersebut untuk kepentingan lain. "Memaksakan diri karena dalam situasi belum terkendali atau dianggap memadai atau aman," ujar Dicky. Dicky menilai menyiapkan masa transisi ke endemi menjadi aspek yang diperlukan semua negara. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu memantau sejauh mana covid-19 bisa dikendalikan untuk bisa mulai masa transisi. "Harus sesuai program di Kemenkes, ada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. Jadi dikendalikan penyakitnya, supaya tidak banyak korban, baik kematian maupun kesakitan," ucap Dicky. Baca: Pemerintah Pastikan Cermat Terapkan Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19 Dia menekankan status pandemi menjadi endemi tidak bisa diubah sepihak. Perubahan status itu merupakan kewenangan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pilihan terbaik saat ini adalah menyiapkan masa transisi. "Statusnya secara de facto de jure dari sisi global dan itu terikat, itu masih pandemi. Oleh karena itu yang namanya mengubah masa transisi ya silakan saja, tapi kalau statusnya tidak bisa, status itu WHO yang menentukan," jelas Dicky.