Anggaran Militer Bertambah, Ini Yang Harus Dilakukan Kemhan

medcom.id, Jakarta: Kementerian Pertahanan mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 1,1 persen atau sekitar 180 triliun dari total PDB tahun ini. Hal itu diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Selasa, 23 Februari 2016. Menurut pengamat militer TB Hasanuddin, momentum kenaikan anggaran pertahanan ini harus bisa dioptimalkan untuk peremajaan alutsista. "Dengan anggaran sebesar itu, Kemhan harus melakukan beberapa enam hal, agar setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan dapat lebih berdaya guna dan tepat guna," Kata TB Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Rabu (24/2/16). Pertama, Kementerian Pertahanan perlu merevisi konsep strategi pertahanan yang ada kini. Menyesuaikan dengan trend perkembangan geopolitik dan geostrategis di kawasan utara Indonesia. Kedua, TB Hasanuddin menyarankan agar Kementerian Pertahanan merevisi dan meredisposisi kebutuhan alutsista. Sehingga, Blue Book rencana strategis perlu dikondosikan agar sesuai dengan situasi aktual saat ini. Ketiga, pengadaan alutsista harus memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri. TNI diizinkan membeli alutsista dari luar, jika memang industri dalam negeri belum mampu memproduksinya. Dengan syarat, alih teknologi dan keterlibatan industri dalam negeri. Keempat, pengadaan alutsista baik dalam maupun luar negeri harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi. Kemhan harus mengaudit pengadaan alutsista meliputi kualitas alat, jumlah, harga, suku cadang dan sistem pemeliharaannya. Kelima, pengadaan alutsista harus mengintegrasikan dengan ketiga kesatuan matra (darat, laut, udara). Serta harus mempertimbangkan fungsi lain alutsista, selain sebagai alat tempur, juga berfungsi sebagai angkutan logistik dan SAR dan rumah sakit apung dalam kondisi darurat bencana. Keenam, pengadaan alutsista harus memperhatikan kontur dan geografis Indonesia yang berbukit-bukit dan bergunung. Dalam Teori Balance of Power, tidak harus merk dan type alutsista sama dengan negara lain. Setiap negara memiliki medan operasi dan strategi perang yang berbeda-beda. "Dalam kunjungan Komisi I DPR RI 19 Februari 2016 ke Pasuruan, dimana tank Leopard itu ditempatkan, tank kelas berat dengan bobot 63 ton ini memang sulit bergerak di jalan sempit dengan tekanan gandar lebih dari 60 ton. Sehingga mobilitas untuk latihannya pun sangat terbatas," pungkas Purnawirawan Jenderal Bintang Dua tersebut.