Diskusi bertajuk 'mendorong dan memperkuat kebijakan toleran dan antidiskriminatif di Indonesia'. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Diskusi bertajuk 'mendorong dan memperkuat kebijakan toleran dan antidiskriminatif di Indonesia'. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Yogyakarta dan Jawa Barat Terpapar Produk Hukum Diskriminatif

Nasional kerukunan beragama
Fachri Audhia Hafiez • 13 Agustus 2019 19:57
Jakarta: Penelitian Setara Insitute menemukan banyak produk hukum daerah yang diskriminatif kepada kelompok minoritas di Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Produk hukum tersebut terdapat di akses pelayanan publik.
 
"Jawa Barat ada 91 produk hukum daerah, (dan) di Yogyakarta 24 produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas termasuk etnik Tionghoa," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Dalam penelitian yang dilakukan September 2018-Februari 2019, ada 32 produk hukum bermasalah berdasarkan gender, etnis, kepercayaan, dan orientasi seksual. Meliputi 21 produk hukum di DIY dan 11 produk hukum di Jawa Barat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari 32 produk hukum daerah yang dikaji, dua di antaranya mendiskriminasi kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat. Misalnya, Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, dan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 503/367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 601/389-Pem Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Yasmin Bogor.
 
Salah satu produk hukum yang bermasalah di Yogyakarta, yaitu Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non-Pribumi.
 
Setara telah menyampaikan temuan ini ke pemerintah daerah setempat. Ia memastikan pemerintah setempat telah menyikapi temuan Setara tersebut.
 
"Ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh masing-masing pemerintah," ujar Ismail.
 
Ia juga meminta pemerintah pusat mengatasi intoleransi, diskriminasi dan kekerasan. Salah satunya dengan mewujudkan pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif