Jakarta: Organisasi Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia) ingin bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kelompok lintas agama tersebut ingin mengusulkan konsep task force atau satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan konflik di Papua.
"Kami sudah minta waktu untuk menghadap Menkopolhukam, Menhan, dan Penasihat Presiden Bang Lenis Kogoya. Kita lihat bagaimana ke depannya," kata Koordinator (EMLI-Indonesia) Adhyaksa Dault di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 1 September 2019.
Adhyaksa menilai satgas ini bisa ditugaskan untuk mengkaji konflik di Papua. Misalnya, bagaimana melihat masalah secara multidimensi dan menyelesaikannya dengan komprehensif.
Sekretaris Jenderal EMLI Viktus Murin mengatakan satgas tersebut harus diisi putra dan putri Papua. Sebab, mereka dinilai paling memahami masalah mendasar di Bumi Cenderawasih.
"Task force bukan diisi orang-orang pusat, tapi diisi oleh anak-anak daerah Papua dan anak-anak yang sudah menetap puluhan tahun di Papua. Sehingga mereka jadi mata dan telinga pemerintah pusat," kata dia.
Satgas ini juga bakal mengawasi seluruh permasalahan di Papua. Wadah itu juga bisa dikedepankan guna menggandeng tokoh-tokoh dan pemuda Papua. "Jadi begitu ada masalah kecil, mereka sudah bisa antisipasi, tidak dibiarkan menjadi besar," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah sejatinya telah sangat memperhatikan Papua. Misalnya, dengan menggelontorkan dana otonomi khusus yang cukup besar. Adhyaksa juga menilai Presiden Joko Widodo cukup memberikan perhatiannya terhadap pembangunan di Papua. Terlebih, Jokowi juga tergolong presiden yang rajin menyambangi tanah Papua.
"Kok masih ada kejadian seperti ini? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada miskomunikasi," ujarnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bVyWoGN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Organisasi Eksponen Muda Lintas Iman Indonesia (EMLI-Indonesia) ingin bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kelompok lintas agama tersebut ingin mengusulkan konsep
task force atau satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan konflik di Papua.
"Kami sudah minta waktu untuk menghadap Menkopolhukam, Menhan, dan Penasihat Presiden Bang Lenis Kogoya. Kita lihat bagaimana ke depannya," kata Koordinator (EMLI-Indonesia) Adhyaksa Dault di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 1 September 2019.
Adhyaksa menilai satgas ini bisa ditugaskan untuk mengkaji konflik di Papua. Misalnya, bagaimana melihat masalah secara multidimensi dan menyelesaikannya dengan komprehensif.
Sekretaris Jenderal EMLI Viktus Murin mengatakan satgas tersebut harus diisi putra dan putri Papua. Sebab, mereka dinilai paling memahami masalah mendasar di Bumi Cenderawasih.
"
Task force bukan diisi orang-orang pusat, tapi diisi oleh anak-anak daerah Papua dan anak-anak yang sudah menetap puluhan tahun di Papua. Sehingga mereka jadi mata dan telinga pemerintah pusat," kata dia.
Satgas ini juga bakal mengawasi seluruh permasalahan di Papua. Wadah itu juga bisa dikedepankan guna menggandeng tokoh-tokoh dan pemuda Papua. "Jadi begitu ada masalah kecil, mereka sudah bisa antisipasi, tidak dibiarkan menjadi besar," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah sejatinya telah sangat memperhatikan Papua. Misalnya, dengan menggelontorkan dana otonomi khusus yang cukup besar. Adhyaksa juga menilai Presiden Joko Widodo cukup memberikan perhatiannya terhadap pembangunan di Papua. Terlebih, Jokowi juga tergolong presiden yang rajin menyambangi tanah Papua.
"Kok masih ada kejadian seperti ini? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada miskomunikasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
