Pemerintah Koordinasi Ulang Terkait Santunan Korban Gagal Ginjal Akut

Jakarta: Pemerintah melakukan koordinasi kembali terkait pemenuhan santunan bagi korban Gagal Ginjal AKut Progresif Atipikal (GGAPA). Hal itu dilakukan merespons pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebut pihaknya tidak memiliki anggaran untuk program tersebut. "Betul Bu Mensos sudah menyampaikan ke saya. Sekarang masih dilakukan pengkajian ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada Media Indonesia, Rabu, 22 Maret 2023. Sebelumnya, Mensos Risma menyebutkan  kementeriannya tidak lagi memiliki anggaran untuk pemenuhan santunan korban gagal ginjal. Sehingga akan mengkoordinasikan ulang hal tersebut ke Menko PMK Muhadjir.  Ia menjelaskan pada dasarnya permasalahan ini memang harus dilakukan lintas sektor. Termasuk dengan Kementerian Keuangan.  "Mestinya memang harus dikoordinasikan dengan bu menteri kesuangan kalau anggaran di Kemensos tidak tersedia," ujarnya.   Dia menyebutkan anggaran di Balai Sosial sudah turun sekitar Rp300 miliar. Sedangkan anggaran bencana pun juga sudah turun sekitar 50 persen. Dana yang tersedia digunakan untuk rehabilitasi, ODGJ, orang/anak terlantar, hingga anak-anak bermasalah dengan hukum. "Saya kan harus hitung supaya nanti satu tahun anggaran itu cukup gitu loh. Kalau saya gunakan yang lain nanti orang orang ini mau kasih apa, orang ODGJ mau makan apa mereka," ujar Risma. Dia mengakui biaya santunan para korban gagal ginjal akut sangat berat. Sebab, uang yang diberikan juga untuk cuci darah dan perawatan lainnya. "Kalau itu nanti harus cuci darah, itu kan enggak hanya sekali kan harus berkali kali, duit dari mana kami berat biayanya," kata Risma. (Media Gorup News/M. Iqbal Al Machmudi) Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.