Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kabupaten Jembrana, Bali, mempercepat realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Jembrana bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR.
"Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan," kata Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi per bulan. Ia mengatakan target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20 persen.
"Triwulan kedua menjadi 50 persen, triwulan ketiga realisasi 80 persen dan triwulan keempat realisasi mendekati 100 persen," ujar Fatoni.
Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023. Realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten/kota mencapai Rp514,81 triliun atau 41,73 persen.
"Sedangkan realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp439,47 triliun atau 34,01 persen," ujar Fatoni.
Kemendagri menyampaikan solusi percepatan realisasi APBD, di antaranya melakukan lelang dini, membuat target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, sekretaris daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pembentukan tim pengelola keuangan perlu diperbarui setiap tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran.
Selanjutnya, melakukan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, membuat Rencana Penarikan Dana (RPD), dan melakukan pencairan per termin, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
"Kita semua harus berupaya agar APBD dapat direalisasikan secara optimal sejak awal tahun, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan APBD dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) mendorong Kabupaten Jembrana, Bali, mempercepat realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Jembrana bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR.
"Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan," kata Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi per bulan. Ia mengatakan target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20 persen.
"Triwulan kedua menjadi 50 persen, triwulan ketiga realisasi 80 persen dan triwulan keempat realisasi mendekati 100 persen," ujar Fatoni.
Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023. Realisasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten/kota mencapai Rp514,81 triliun atau 41,73 persen.
"Sedangkan realisasi belanja APBD provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp439,47 triliun atau 34,01 persen," ujar Fatoni.
Kemendagri menyampaikan solusi percepatan realisasi
APBD, di antaranya melakukan lelang dini, membuat target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, sekretaris daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pembentukan tim pengelola keuangan perlu diperbarui setiap tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran.
Selanjutnya, melakukan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, membuat Rencana Penarikan Dana (RPD), dan melakukan pencairan per termin, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
"Kita semua harus berupaya agar APBD dapat direalisasikan secara optimal sejak awal tahun, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan APBD dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
