Junta Militer Rombak Sistem Pemilu Thailand

medcom.id, Bangkok: Pemerintahan junta militer Thailand mengumumkan telah memulai rencana menyusun ulang sistem pemilihan umum. Jenderal Prayuth Chan-ocha menegaskan pemilu Thailand dapat berlangsung pada akhir 2015. Junta militer Thailand, yang dinamakan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keteraturan Thailand, telah menghapuskan konstitusi negara beserta para pemimpinnya. Prayuth mengatakan konstitusi sementara akan terbentuk pada Juli mendatang. Dengan adanya konstitusi sementara, maka kabinet interim Thailand dapat dibentuk pada September dan dewan reformasi dapat mulai bekerja menyusun konstitusi jangka panjang. Lewat tayangan rutin di televisi nasional, seperti dilansir Reuters, Jenderal Prayuth melaporkan pemilu dapat digelar pada Oktober 2015. Sebelumnya, seorang aktivis politik yang memprotes kudeta di Thailand dengan melakukan aksi mogok makan melayangkan gugatan pada pemimpin junta militer Prayuth Chan-Ocha dan beberapa pejabat lainnya. Mereka dinilai mencemarkan dan mengkhianati monarki di Thailand. Chalad Vorachat, mantan letnan angkatan laut Thailand, menuding pemberlakuan junta militer oleh Prayuth Chan-ocha tidak memiliki landasan kuat. "Untuk menerapkan hukum militer, sebuah negara harus sedang berada dalam keadaan perang atau ada konflik serius. Izin juga harus didapatkan dari perdana menteri dan raja," tutur Chalad pada sejumlah awak media di luar pengadilan kriminal di Bangkok.