medcom.id, Jakarta: Ketua MPR RI Sidarto Dhanusubroto menyatakan serangan TV One, televisi milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, ke calon presiden Joko Widodo sudah tergolong brutal di tengah Pemilu Presiden 2014.
"Pemberitaan TV One bahwa Jokowi adalah komunis merupakan serangan yang sangat brutal," kata Sidarto di Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Ia meminta TV One mengedepankan fakta yang tidak memprovokasi, tidak mencederai demokrasi, dan memberikan pendidikan politik yang sehat.
Sidarto menilai TV One memaksakan pemberitaan isu komunis seolah-olah pertemuan kader PDI Perjuangan dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok membuktikan partai itu bagian dari komunis.
Pasalnya, Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Tiongkok. "Informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan. TV One justru membuat framing berita yang agresif menyerang Jokowi sebagai komunis," keluhnya.
Sidarto mendesak mendesak Komisi Penyiaran Indonesia lebih peduli dan menjalankan fungsinya. Ia juga mendorong organisasi profesi seperti AJI, PWI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ikut turun tangan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
"Kita wajib membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran serta lembaga pers yang beradab," tegas seraya berharap aparat hukum tidak tinggal diam atas isu komunisme yang menimpa Jokowi.
Ia menegaskan komunisme di banyak negara secara substansial telah berubah karena lebih merupakan bungkus. Tiongkok yang merupakan negara komunis telah bergeser menerapkan ekonomi sistem pasar bebas. Komunisme juga tidak dapat tempat dalam sistem politik di Eropa Timur. (*)
medcom.id, Jakarta: Ketua MPR RI Sidarto Dhanusubroto menyatakan serangan
TV One, televisi milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, ke calon presiden Joko Widodo sudah tergolong brutal di tengah Pemilu Presiden 2014.
"Pemberitaan
TV One bahwa Jokowi adalah komunis merupakan serangan yang sangat brutal," kata Sidarto di Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Ia meminta TV One mengedepankan fakta yang tidak memprovokasi, tidak mencederai demokrasi, dan memberikan pendidikan politik yang sehat.
Sidarto menilai
TV One memaksakan pemberitaan isu komunis seolah-olah pertemuan kader PDI Perjuangan dengan pejabat Partai Komunis Tiongkok membuktikan partai itu bagian dari komunis.
Pasalnya, Partai Golkar dan Partai Demokrat juga pernah bertemu Partai Komunis Tiongkok. "Informasi soal itu terkesan sengaja disembunyikan.
TV One justru membuat framing berita yang agresif menyerang Jokowi sebagai komunis," keluhnya.
Sidarto mendesak mendesak Komisi Penyiaran Indonesia lebih peduli dan menjalankan fungsinya. Ia juga mendorong organisasi profesi seperti AJI, PWI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ikut turun tangan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
"Kita wajib membangun demokrasi dengan lembaga penyiaran serta lembaga pers yang beradab," tegas seraya berharap aparat hukum tidak tinggal diam atas isu komunisme yang menimpa Jokowi.
Ia menegaskan komunisme di banyak negara secara substansial telah berubah karena lebih merupakan bungkus. Tiongkok yang merupakan negara komunis telah bergeser menerapkan ekonomi sistem pasar bebas. Komunisme juga tidak dapat tempat dalam sistem politik di Eropa Timur. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
