Para perwakilan Prabowo-Gibran dalam kegiatan COGZ. Foto: Istimewa.
Para perwakilan Prabowo-Gibran dalam kegiatan COGZ. Foto: Istimewa.

Council of Gen Z Jadi Ruang Bersuara Soal Krisis Iklim Era Prabowo-Gibran

Anggi Tondi Martaon • 04 Oktober 2024 20:27
Jakarta: Generasi Melek Politik (GMP) ingin memperkuat partisipasi generasi muda pada isu krisis iklim. Hal itu dilakukan dengan membuat Council of Gen Z (COGZ).
 
“Ini (COGZ) adalah inisiatif yang bertujuan menciptakan ruang partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi anak muda," kata Executive Director GMP, Neildeva Despendya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Oktober 2024.
 
Neildeva menyebut aspirasi anak muda dinilai penting dipertimbangkan. "Memastikan bahwa suara mereka turut diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan, terutama krisis iklim," ungkap dia.
 
Baca juga: Mau Jadi Bagian dari Solusi Perubahan Iklim? Pilih 5 Jurusan Kuliah Ini!

Neildeva menyampaikan ruang beraspirasi Gen Z belum tersedia saat ini. Padahal, kelompok tersebut
menjadi bonus demografi dan terus memegang peram penting untuk masa depan bangsa. 

“Padahal Gen Z adalah generasi yang akan menghadapi dampak langsung dari keputusan hari ini, termasuk di daerah kecil yang sering luput dari perhatian,” 
 
COGZ mengusung topik Kebijakan Krisis Iklim di Pemerintahan Baru: Indonesia Emas Atau Indonesia Cemas?. COGZ mempertemukan 10 perwakilan Gen Z peserta terbaik Academia Politica, yang berasal dari berbagai daerah yakni Kalimantan, Bandung, Yogyakarta, Jabodetabek, dan Sulawesi. 
 
Mereka secara langsung menyampaikan isu-isu daerah kepada tiga orang perwakilan pemerintah Prabowo-Gibran. Para perwakilan tersebut adalah Triana Krisandini Tandjung, 
Gemintang Kejora Mallarangeng dan Faiz Arsyad.
 
Sementara itu, Triana Krisandini menanggapi soal kota berkelanjutan. Dia mengatakan, 
masyarakat, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun kota yang ramah lingkungan.
 
“Misalnya dari segi perusahaan, diperlukan transparansi kegiatan industri seperti pencatatan dan pelaporan dampak iklim yang dikeluarkan untuk publik.  Dengan demikian, pemerintah dapat membuat regulasi agar kegiatan industri dilakukan secara ramah lingkungan,” kata Triana.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan