Rencana Vaksin Berbayar untuk Non PBI, Wapres: Supaya Kurangi Beban Subsidi

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi wacana vaksin booster covid-19 yang akan berbayar bagi peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI). Kebijakan itu dinilai untuk meringankan beban pemerintah dalam mensubsidi vaksin.  "Supaya kurangi beban subsidi juga menghidupkan kita untuk saling membantu, bergotong royong, yang kuat membantu yang lemah, sehingga rasa solidaritas saling membantu ada dan beban subsidi ini bisa terkurangi," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Ma'ruf memastikan jika nantinya jadi berbayar bagi peserta non-PBI, harganya tetap terjangkau. Seperti halnya pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut harga vaksin covid-19 bagi peserta non PBI berkisar di bawah Rp200 ribu. "Agar jangan kemudian orang karena bayar, enggak mau di-booster, mangkanya harganya tidak menghalangi orang untuk melakukan booster," jelas dia.. Sebelumnya, Menkes Budi menyebut pihakanya bakal membuat kebijakan khusus untuk vaksinasi covid-19 jika virus korona berstatus endemi. Yakni, vaksin gratis hanya untuk kelompok khusus. "Kalau ini (wabah covid-19) jadi endemi mungkin vaksinasi gratis akan kita paketan ke PBI (penerima bantuan iuran)," kata Budi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Jenis vaksin covid-19 yang gratis dikhususkan untuk produk dalam negeri. Sedangkan vaksin luar negeri ditetapkan berbayar.