Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data sistem sanitasi. Per 17 November 2017 disebutkan baru 67 persen penduduk Indonesia yang mampu mengakses sanitasi sehat.
Pegiat Gerakan Seribu Jamban Budi Laksono mengatakan, jika disederhanakan, masih ada 24 juta keluarga atau setara dengan 90 juta orang Indonesia tak memiliki sistem sanitasi yang layak.
"Data dunia lebih mengejutkan. Indonesia menjadi nomor 2 dengan sanitasi terburuk di dunia. Di ASEAN (Indonesia) menjadi yang terburuk," ujarnya, dalam Newsline, Kamis, 19 April 2018.
Budi mengatakan boleh jadi pemerintah sudah memiliki Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, namun pada kenyataannya cita-cita Indonesia layak sanitasi pada 2019 masih jauh panggang dari api.
Masih merujuk pada data BPS, kemajuan sistem sanitasi di Indonesia tak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika dirunut sejak aturan tersebut diterbitkan, kenaikannya tak lebih dari 8 persen saja.
"Artinya aturannya sudah ada hanya belum ada aksi yang kuat," katanya.
Budi mengatakan kendala utama mewujudkan Indonesia dengan sistem sanitasi yang layak ada pada kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan. Ditambah lagi dengan belum adanya pemimpin terutama di daerah yang menempatkan buruknya sanitasi sebagai masalah utama.
"Kita tidak punya leader yang kuat untuk menjadikan isu ini besar sehingga seluruh Indonesia bisa bergerak. Buruknya sanitasi menjadi penyumbang terbesar kasus diare dan tifoid. Dan dua penyakit ini menjadi sebab terbanyak orang Indonesia masuk rumah sakit," ungkap Budi.
Selain kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, problem yang dihadapi untuk mewujudkan sanitasi yang layak juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Dari sisi ekonomi masih banyak masyarakat yang enggan membuat jamban layak meskipun tak memerlukan biaya yang besar.
"Membuat jamban itu hanya butuh Rp300 ribu sampai Rp400 ribu cukup tapi bagi masyarakat yang tidak mampu jangankan membuat jamban, menyediakan Rp300 ribu saja tak mampu. Bahkan yang sudah kita beri saja kadang harus didorong," katanya.
Budi mengatakan, dari sekian banyak pemerintah daerah di Indonesia, hanya beberapa yang menempatkan sanitasi sebagai sesuatu yang penting.
Sayangnya, terkadang pemerintah daerah yang sudah peduli dan sadar akan pentingnya sanitasi yang layak bagi kehidupan masyarakat tidak membangun sistem sanitasi yang tepat guna. Akibatnya banyak yang terbengkalai.
"Niatnya sudah ada, tapi tindakannya tidak tepat guna. Yang tepat guna itu sesuai dengan kultur dan lingkungan masyarakatnya. Apalagi dalam hal ini masyarakat adalah followers, mereka bergerak kalau ada leader. Tidak ada leader, sulit," pungkasnya.
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data sistem sanitasi. Per 17 November 2017 disebutkan baru 67 persen penduduk Indonesia yang mampu mengakses sanitasi sehat.
Pegiat Gerakan Seribu Jamban Budi Laksono mengatakan, jika disederhanakan, masih ada 24 juta keluarga atau setara dengan 90 juta orang Indonesia tak memiliki sistem sanitasi yang layak.
"Data dunia lebih mengejutkan. Indonesia menjadi nomor 2 dengan sanitasi terburuk di dunia. Di ASEAN (Indonesia) menjadi yang terburuk," ujarnya, dalam
Newsline, Kamis, 19 April 2018.
Budi mengatakan boleh jadi pemerintah sudah memiliki Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, namun pada kenyataannya cita-cita Indonesia layak sanitasi pada 2019 masih jauh panggang dari api.
Masih merujuk pada data BPS, kemajuan sistem sanitasi di Indonesia tak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika dirunut sejak aturan tersebut diterbitkan, kenaikannya tak lebih dari 8 persen saja.
"Artinya aturannya sudah ada hanya belum ada aksi yang kuat," katanya.
Budi mengatakan kendala utama mewujudkan Indonesia dengan sistem sanitasi yang layak ada pada kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan. Ditambah lagi dengan belum adanya pemimpin terutama di daerah yang menempatkan buruknya sanitasi sebagai masalah utama.
"Kita tidak punya leader yang kuat untuk menjadikan isu ini besar sehingga seluruh Indonesia bisa bergerak. Buruknya sanitasi menjadi penyumbang terbesar kasus diare dan tifoid. Dan dua penyakit ini menjadi sebab terbanyak orang Indonesia masuk rumah sakit," ungkap Budi.
Selain kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, problem yang dihadapi untuk mewujudkan sanitasi yang layak juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Dari sisi ekonomi masih banyak masyarakat yang enggan membuat jamban layak meskipun tak memerlukan biaya yang besar.
"Membuat jamban itu hanya butuh Rp300 ribu sampai Rp400 ribu cukup tapi bagi masyarakat yang tidak mampu jangankan membuat jamban, menyediakan Rp300 ribu saja tak mampu. Bahkan yang sudah kita beri saja kadang harus didorong," katanya.
Budi mengatakan, dari sekian banyak pemerintah daerah di Indonesia, hanya beberapa yang menempatkan sanitasi sebagai sesuatu yang penting.
Sayangnya, terkadang pemerintah daerah yang sudah peduli dan sadar akan pentingnya sanitasi yang layak bagi kehidupan masyarakat tidak membangun sistem sanitasi yang tepat guna. Akibatnya banyak yang terbengkalai.
"Niatnya sudah ada, tapi tindakannya tidak tepat guna. Yang tepat guna itu sesuai dengan kultur dan lingkungan masyarakatnya. Apalagi dalam hal ini masyarakat adalah followers, mereka bergerak kalau ada leader. Tidak ada leader, sulit," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
