Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat kebijakan penanganan covid-19. Termasuk, melihat kondisi di daerah penyangga atau nasional.
Hal ini disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberlakukan kartu vaksinasi untuk bisa berpergian ke mana saja. Kartu vaksinasi bahkan sebagai syarat pelonggaran kegiatan perkantoran di sektor nonesensial.
"Ingat, bahwa vaksinasi tidak dapat menggantikan efektivitas 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) karena sistem ini perlu dipertahankan dan saling bekerja melengkapi bukan menggantikan," ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.
Wiku menyebut vaksin menjadi upaya menjamin kesehatan masyarakat saat menjalani aktivitas yang berisiko terinfeksi covid-19. Vaksinasi juga menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Baca: Target Vaksinasi Terkendala Keterbatasan Stok
Sebelumnya, Warga Ibu Kota yang sudah mendapat dua dosis vaksin covid-19 bisa bebas bepergian ke mana saja di Jakarta. Petugas di lokasi penyekatan akan meloloskan mereka yang bisa menunjukkan bukti vaksinasi.
"Jadi kalau mau ke mana-mana, buka aplikasi (JAKI), tunjukkan Anda hijau. Artinya Anda bisa ke mana saja. Warna merah jangan pergi-pergi dulu karena berisiko," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Indikator warna merah, kuning, dan hijau di aplikasi JAKI sebagai tanda sudah divaksinasi atau belum. Warga tinggal memasukkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengecek.
Anies mengibaratkan fungsi vaksinasi sama seperti helm pengendara roda dua. Seorang pengendara sepeda motor yang menggunakan helm belum tentu terhindar dari kecelakaan. Namun, helm akan mengurangi risiko fatal saat terjadi kecelakaan.
Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat kebijakan penanganan
covid-19. Termasuk, melihat kondisi di daerah penyangga atau nasional.
Hal ini disampaikan Satuan Tugas (
Satgas) Penanganan Covid-19 menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberlakukan kartu vaksinasi untuk bisa berpergian ke mana saja. Kartu vaksinasi bahkan sebagai syarat pelonggaran kegiatan perkantoran di sektor nonesensial.
"Ingat, bahwa vaksinasi tidak dapat menggantikan efektivitas 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) karena sistem ini perlu dipertahankan dan saling bekerja melengkapi bukan menggantikan," ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.
Wiku menyebut vaksin menjadi upaya menjamin kesehatan masyarakat saat menjalani aktivitas yang berisiko terinfeksi
covid-19. Vaksinasi juga menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Baca:
Target Vaksinasi Terkendala Keterbatasan Stok
Sebelumnya, Warga Ibu Kota yang sudah mendapat dua dosis
vaksin covid-19 bisa bebas bepergian ke mana saja di Jakarta. Petugas di lokasi penyekatan akan meloloskan mereka yang bisa menunjukkan bukti
vaksinasi.
"Jadi kalau mau ke mana-mana, buka aplikasi (JAKI), tunjukkan Anda hijau. Artinya Anda bisa ke mana saja. Warna merah jangan pergi-pergi dulu karena berisiko," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.
Indikator warna merah, kuning, dan hijau di aplikasi JAKI sebagai tanda sudah divaksinasi atau belum. Warga tinggal memasukkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengecek.
Anies mengibaratkan fungsi vaksinasi sama seperti helm pengendara roda dua. Seorang pengendara sepeda motor yang menggunakan helm belum tentu terhindar dari kecelakaan. Namun, helm akan mengurangi risiko fatal saat terjadi kecelakaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
