Perubahan Istilah PPKM Menyesuaikan Dinamika Kasus Covid-19

Jakarta: Perubahan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak dapat dihindari. Perubahan itu menyesuaikan arah kebijakan dalam menyikapi dinamika kasus covid-19 nasional. "Perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan," kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Juli 2021. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Aturan itu menggantikan istilah PPKM darurat. Baca: IDI: Telemedicine Jadi Solusi Hulu dan Hilir Penanganan Covid-19 Pada prinsipnya, kata Wiku, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 yang sebelumnya melaksanakan PPKM darurat di 139 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan, PPKM mikro diterapkan untuk RT/RW zona merah Wiku mengatakan detail aturan PPKM sejatinya serupa. PPKM mikro diperketat dalam implementasinya menjadi PPKM level 3 di 28 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali. PPKM mikro dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan. "(Penegasan itu) untuk menghindari kesalahpahaman dari bentuk kebijakan sebelumnya," ujar Wiku.