Pemerintah Diminta Fokus Kembangkan Peta Geospasial Dasar

Jakarta: Pemerintah diminta fokus mengembangkan peta geospasial dasar yang dibuat oleh Badan Informasi Geologi (BIG). Pasalnya, peta tersebut sangat bermanfaat namun tidak diimbangi anggaran yang memadai. "Anggaran kami di bawah Rp1 triliun," kata Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial (BIG) Wiwin Ambarwulan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2019. Dia mengatakan hal tersebut belum memadai untuk menyokong program pemerintah yaitu Kebijakan Satu Peta. Pasalnya, pemerintah membutuhkan peta geospasial dasar dengan skala 1:5.000, sedangkan BIG baru bisa membuat skala sampai 1:50.000. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna menyebut kendala mewujudkan skala 1:5.000 tidak hanya soal anggaran. Masalah sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala. "Anggota kami hanya 756 orang yang harus mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," beber Muhtadi. Selain itu penggambaran peta geospasial dasar juga dipengaruhi faktor ketinggian. Hal ini, kata dia, bisa diatasi dengan menggunakan foto udara. Namun, lanjutnya, hal ini pun menjadi masalah tersendiri. Pasalnya penggunaan foto udara mahal dan sebagian wilayah timur di Indonesia hampir selalu tertutup awan.  "Bisa juga diatasi pakai teknologi radar sensor aktif yang menyinarkan menembus awan. Tapi lagi-lagi biayanya mahal," ujarnya. Menanggapi hal ini, Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan Bidan Manlian Ronald Simanjuntak menyebut pemerintah seharusnya memberi perhatian lebih pada BIG. Apalagi manfaat peta geospasial dasar sangat banyak. "Harusnya (BIG) menjadi prioritas dan punya anggaran paling mutlak dan maksimal," kata Manlian. Dia menyoal manfaat peta geospasial dasar yang bisa dijadikan acuan peta tematik mitigasi bencana. Apalagi, kata Manlian, bencana tidak bisa diprediksi. Kendati begitu, sifat bencana bisa dipelajari dan menjadi langkah preventif. "Daripada anggarannya dipakai untuk pasca bencana, lebih baik dimaksimalkan untuk langkah preventif seperti ini," tandas dia. Diketahui, Pemerintah telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dengan tujuan membuat satu peta yang terintegrasi. Namun realisasi untuk membuat satu peta yang terintegrasi terkendala sejumlah tantangan, misalnya, pendanaan. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta pembuatan satu peta yang lebih rinci. Dari peta dengan skala 1:50.000 menjadi 1:5.000, ditambah dengan sejumlah rincian dan tema dalam peta. "Nah itu saya lihat one map policy ini akan jalan terus ya, terus tapi lebih rinci, lebih rinci, dan lebih banyak tema tapi sinkronisasi tetap jalan terus," kata dia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019. Dirinya menambahkan masalah pendanaan menjadi kendala dalam menghadirkan satu peta untuk berbagai tema. Menurut dia, anggaran BIG yang sekitar Rp700-an miliar tidak akan mencukupi untuk membuat satu peta sesuai keinginan pemerintah. "Kan untuk membereskan peta dasar 1:5.000 di luar hutan itu hitungan kita kira-kira Rp9 triliun seluruh Indonesia. Hutan kan enggak perlu 1:5.000 tapi 1:10.000 juga cukup lah," jelas dia.