Jakarta: Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mempertanyakan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait polemik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Ia meminta Kemendikbud bertanggung jawab.
"Kemendikbud tidak cukup sebagai regulator menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah," kata Syaiful Huda kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2023.
Politikus PKB ini menduga kacaunya PPDB lantaran tidak ada pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud. Syaiful mendorong Kemendukung proaktif melakukan supervisi secara nasional dan menyeluruh.
Baca juga: 4.791 Pendaftar PPDB Dibatalkan, Disdik Jabar Dinilai Tak Sigap
"Supervisi, monitoring, pemantauan ini menjadi penting supaya betul-betul sekolah dan semua stakeholder yang terkait pelaksanaan PPDB ini merasa diawasi," tegas Syaiful.
Polemik PPDB terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Jawa Barat yang berujung pada pembatalan keikutsertaan 4.791 siswa dalam PPDB.
Mereka dibatalkan karena memalsukan alamat tempat tinggal. Mereka sengaja memalsukan agar lolos PPDB dari jalur zonasi.
"Kita apresiasi ketegasan ini, semoga ini akan memberikan efek jera bagi siapa pun yang memalsukan data," tegasnya.
Seperti diketahui, PPDB tingkat SMP atau sederajat merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupeten. Sementara tingkat SMA atau sederajat tanggung jawab pemerintah provinsi.
Jakarta: Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mempertanyakan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait polemik dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Ia meminta Kemendikbud bertanggung jawab.
"Kemendikbud tidak cukup sebagai regulator menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah," kata Syaiful Huda kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2023.
Politikus PKB ini menduga kacaunya
PPDB lantaran tidak ada pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud. Syaiful mendorong Kemendukung proaktif melakukan supervisi secara nasional dan menyeluruh.
Baca juga:
4.791 Pendaftar PPDB Dibatalkan, Disdik Jabar Dinilai Tak Sigap
"Supervisi, monitoring, pemantauan ini menjadi penting supaya betul-betul sekolah dan semua stakeholder yang terkait pelaksanaan PPDB ini merasa diawasi," tegas Syaiful.
Polemik PPDB terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya di Jawa Barat yang berujung pada pembatalan keikutsertaan 4.791 siswa dalam PPDB.
Mereka dibatalkan karena memalsukan alamat tempat tinggal. Mereka sengaja memalsukan agar lolos PPDB dari jalur zonasi.
"Kita apresiasi ketegasan ini, semoga ini akan memberikan efek jera bagi siapa pun yang memalsukan data," tegasnya.
Seperti diketahui, PPDB tingkat SMP atau sederajat merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupeten. Sementara tingkat SMA atau sederajat tanggung jawab pemerintah provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
