Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Status itu diberikan dengan memperhatikan empat hal.
"Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023.
Isma menjelaskan opini WTP atas LKPP tahun 2022 didasarkan atas 81 laporan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum. Namun, ia memberikan catatan bahwa hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki catatan khusus.
"Satu laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), yakni laporan keuangan Kominfo 2022 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP thn 2022," jelas Isma.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat dapat berupaya agar seluruh kementerian/lembaga dapat memperoleh opini WTP. Disamping itu, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan.
"Kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan fiskal sebagai pilar dalam fiscal early warning system sekaligus jadi elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel," bebernya.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan menteri dan kepala lembaga bahwa capaian opini WTP bukan prestasi. Melainkan sebuah kewajiban.
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukan lah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Sehingga menurut dia, WTP bukan lah prestasi karena penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran adalah keharusan.
"Saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tapi yang jauh lebih penting apa kemanfaatannya untuk rakyat, masyarakat, apa yang dirasakan rakyat masyarakat," kata Jokowi.
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Status itu diberikan dengan memperhatikan empat hal.
"Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023.
Isma menjelaskan opini WTP atas LKPP tahun 2022 didasarkan atas 81 laporan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum. Namun, ia memberikan catatan bahwa hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki catatan khusus.
"Satu laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), yakni laporan keuangan Kominfo 2022 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP thn 2022," jelas Isma.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah pusat dapat berupaya agar seluruh kementerian/lembaga dapat memperoleh opini WTP. Disamping itu, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan.
"Kami berharap pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan fiskal sebagai pilar dalam
fiscal early warning system sekaligus jadi elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel," bebernya.
Sementara itu, Presiden
Jokowi mengingatkan menteri dan kepala lembaga bahwa capaian opini WTP bukan prestasi. Melainkan sebuah kewajiban.
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukan lah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Sehingga menurut dia, WTP bukan lah prestasi karena penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran adalah keharusan.
"Saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tapi yang jauh lebih penting apa kemanfaatannya untuk rakyat, masyarakat, apa yang dirasakan rakyat masyarakat," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
