Green Red Cross Diperkenalkan dalam Nota Kesepahaman KLHK-PMI

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkenalkan entitas Green Red Cross. Entitas ini diperkenalkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Palang Merah Indonesia (PMI). "Sebagaimana konsultasi awal kami, (anggota) PMI bisa jadi Green Red Cross," kata Siti usai penendatanganan MoU, Jumat, 8 Desember 2023. Sebelumnya, KLHK juga sudah melakukan hal yang sama dengan membentuk Green Ambassador. Entitas ini diperkenalkan setelah bekerja sama dengan siswa dan mahasiswa. "Agar kita bisa bersama-sama menyatukan kerja-kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di lapangan," kata Siti mengenai tujuan pembentukannya. Menurut Siti, semua kerja-kerja KLHK di lapangan bisa dikerjasamakan. Mulai dari pengendalian polusi dan sampah, edukasi lingkungan bagi anak-anak sekolah, termasuk pengendalian perubahan iklim. Cakupan yang begitu luas itu akan disesuaikan dengan prioritas.  "Saya melihat persoalan sampah, penanaman pohon, biodiversity, juga mungkin aktivitas melepasliarkan satwa bersama lembaga konservasi bisa kita lakukan bersama-sama," kata Siti. KLHK dan PMI menjalin kerja sama untuk menyelaraskan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan Layanan Kepalangmerahan Indonesia. Kerja sama ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. Menteri Siti menyampaikan Indonesia terus berupaya menurunkan emisi karbon sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) pada World Climate Action Summit (WCAS) 2030 yang menjadi rangkaian agenda COP 28 UNFCCC di Dubai. Upaya tersebut antara lain melalui perbaikan pengelolaan Forest & Other Land Use (FOLU) serta mempercepat transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan.   Gencarkan penanaman pohon Siti menyampaikan KLHK tengah berusaha menggencarkan penanaman pohon. Dia mencontohkan pemerintah telah membangun persemaian modern skala besar di Bogor, Bali (mangrove), Danau Toba, dan Labuan Bajo dengan produksi 5-6 juta bibit/tahun; serta di Mentawir 15 juta bibit.  "Jadi, pada saat ini yang sudah konkret ada di lapangan kira-kira 75 juta bibit," kata Siti. Mengawali musim hujan ini, Menteri Siti dan Jokowi melakukan penanaman pohon di kawasan industri Pulo Gadung pada 30 November lalu. Keduanya mengajak semua elemen di wilayah Jabodetabek untuk secara terus menerus menanam pohon. "Hal yang sama juga terus berlangsung di NTT, di Lampung, Aceh, dan seterusnya," ujar dia.   PMI siap menyokong Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) menyatakan PMI siap menyokong kerja-kerja KLHK, khususnya dalam penanaman pohon. "Kita tangani bersama dengan potensi lebih dari 400.000 relawan terlatih yang kami miliki," kata mantan wakil presiden itu. Konsepnya, lanjut JK, setiap relawan menanam 10 pohon. Menurut dia, budaya menanamnya harus terus dikembangkan.  "Tidak mungkin semuanya dilakukan pemerintah. Dengan menjadi budaya, maka itu akan kerja bersama," kata dia.   Pohon bernilai ekonomis Lebih lanjut, JK mengatakan anak-anak juga perlu diajarkan menanam bibit. Ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan unit kerja KLHK di setiap daerah. Kemudian, pohon yang ditanam itu akan lebih baik dari jenis buah-buahan yang ada nilai ekonominya. Tentunya disesuaikan dengan potensi dan kecocokan di masing-masing wilayah. "Jadi, banyak hal yang bisa masuk secara bersamaan dalam program tersebut. Tak sekadar penghijauan, tetapi dapat memberikan manfaat hingga jangka panjang, membudaya, dan ekonomi masyarakat berjalan. Dengan begitu, masyarakat juga tidak akan hanya menanam, tapi memelihara dan menjaganya," kata JK. Baca: Penuhi Kebutuhan, Masyarakat Diminta Konsisten Donor Darah Pada penandatanganan MoU ini, Menteri LHK didampingi oleh jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama KLHK. Sementara, JK hadir bersama Wakil Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita beserta jajaran Pengurus Pusat PMI.