Jakarta: Presiden Joko Widodo mengumumkan penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) terbaru yang merupakan bentuk dari pengalihan subsidi BBM. Pengumuman tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Senin, 29 Agustus 2022.
"Saya berharap bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," ujar Jokowi.
Secara total, anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp24,17 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok.
Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.
Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, bantuan bersumber dari dana transfer umum milik pemerintah daerah, atau lebih tepatnya DAU dan DBH. Dana sebesar dua persen atau setara Rp2,1 triliun itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan juga nelayan.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo mengumumkan penyaluran sejumlah bantuan sosial (bansos) terbaru yang merupakan bentuk dari pengalihan
subsidi BBM. Pengumuman tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Senin, 29 Agustus 2022.
"Saya berharap bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," ujar Jokowi.
Secara total, anggaran
bansos yang disiapkan mencapai Rp24,17 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok.
Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.
Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, bantuan bersumber dari dana transfer umum milik pemerintah daerah, atau lebih tepatnya DAU dan DBH. Dana sebesar dua persen atau setara Rp2,1 triliun itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan juga nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
