Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mengaktifkan kembali posko covid-19 menjelang perayaan Tahun Baru 2021. Posko tersebut diharapkan mampu cepat menindak pelanggaran protokol kesehatan.
“Sehingga ketika ada informasi dari masyarakat (soal pelanggaran), segera bisa melakukan upaya untuk melakukan penertiban," kata Doni dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Desember 2020.
Posko itu dapat diisi petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Instansi terkait lain seperti dinas perhubungan dan dinas kesehatan juga perlu dilibatkan.
Baca: Penerapan 3M menjadi Norma Baru yang Wajib Dipatuhi
Posko covid-19, kata Doni, dapat menjadi tempat penindakan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya, ada masyarakat yang tak memakai masker atau tidak menjaga jarak.
Doni mafhum posko covid-19 di daerah tidak aktif sejak beberapa waktu lalu akibat sejumlah kendala. Misalnya, faktor sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya dukungan logistik.
“Ini menjadi catatan pemerintah daerah dan segenap unsur terkait untuk dicarikan solusinya,” papar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
Jakarta: Ketua Satuan Tugas (
Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mengaktifkan kembali
posko covid-19 menjelang perayaan Tahun Baru 2021. Posko tersebut diharapkan mampu cepat menindak pelanggaran protokol kesehatan.
“Sehingga ketika ada informasi dari masyarakat (soal pelanggaran), segera bisa melakukan upaya untuk melakukan penertiban," kata Doni dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Desember 2020.
Posko itu dapat diisi petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Instansi terkait lain seperti dinas perhubungan dan dinas kesehatan juga perlu dilibatkan.
Baca:
Penerapan 3M menjadi Norma Baru yang Wajib Dipatuhi
Posko covid-19, kata Doni, dapat menjadi tempat penindakan dan penanganan pelanggaran
protokol kesehatan. Misalnya, ada masyarakat yang tak memakai masker atau tidak menjaga jarak.
Doni mafhum posko covid-19 di daerah tidak aktif sejak beberapa waktu lalu akibat sejumlah kendala. Misalnya, faktor sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya dukungan logistik.
“Ini menjadi catatan pemerintah daerah dan segenap unsur terkait untuk dicarikan solusinya,” papar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
