medcom.id, Palembang: Kesehatan, tentu jadi kebutuhan setiap orang. Bidang ini pula yang diharapkan jadi perhatian pemerintah.
Pemerintah era Presiden Joko Widodo, menempatkan persoalan kesehatan dalam daftar ke lima program Nawacita-nya. Implementasinya, lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jadi tulang punggung berjalannya program tadi. Targetnya, pada 2019, BPJS harus bisa membuat 95 persen penduduk Indonesia terjamin masalah kesehatannya.
Jaminan kesehatan, bukan cuma perkara berobat murah atau gratis. Namun juga mutu dan kualitas pelayanannya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sejak pertama kali dicetuskan pada 2014, progam JKN-KIS terus mengalami perbaikan dan cukup berdampak.
Dari sisi pelayanan, misalnya. BPJS, kata dia sudah meregulasi percepatan proses pelayanan dengan sistem online.
"Sehingga pelayanan jadi lebih cepat, dari sebelumnya butuh tujuh menit, sekarang jadi tiga menit. Karena sudah sistem online," kata Fachmi dalam Rapat Arahan Strategis Nasional BPJS Kesehatan 2017 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (25/1/2017).
Dari sisi akses progam JKN-KIS, Fachmi juga menyatakan, cukup baik. Tercatat, sampai 13 Januari 2017, jumlah peserta program itu mencapai 70 persen dari total penduduk, atau sebanyak 172.620.269 juta jiwa.
BPJS, kata dia, juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 26.337 Fasilitas Kesehatan. Jumlah itu terbagi atas fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik pratama dan Puseksmas, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, seperti rumah sakit, apotek, laboratorium, dan lainnya.
Program JKN-KIS, kata Fachmi juga berdampak pada aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan, seperti jasa kesehatan pemerintah, industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).
Dalam jangka panjang, dia meyakini program JKN-KIS juga akan mendorong peningkatan mutu modal manusia. Hal itu, kata dia, faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Dia mencatat, pada 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun. Pada industri alat kesehatan, lanjut dia, sebesar Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6 triliun, serta JKN-KIS Rp6,8 triliun.
"Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun," jelas Fachmi.
Sederet capaian itu bukan berarti program itu tidak ada kekurangan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani minta BPJS terus memperbaiki kinerjanya. Puan berharap BPJS bisa jadi penggerak revolusi mental di bidang kesehatan.
"Apa yang dilakukan BPJS sifatnya promotif dan preventif, pemanfaatn BPJS bukan saat sakit. Tapi bagaimana menjaga kesehatan lebih penting ketimbang berobat," terang Puan di tempat yang sama.
Satu pekerjaan rumah lain membangun revolusi mental di bidang kesehatan, kata Puan, dengan mengintegrasikan BPJS secara nasional. Nah, di sini yang berperan bukan cuma BPJS, tapi juga banyak pihak.
"Ini perlu komitmen seluruh kepala daerah juga, untuk bagaimana melaksanakan kesejahteraan rakyat ini," ucap Puan.
medcom.id, Palembang: Kesehatan, tentu jadi kebutuhan setiap orang. Bidang ini pula yang diharapkan jadi perhatian pemerintah.
Pemerintah era Presiden Joko Widodo, menempatkan persoalan kesehatan dalam daftar ke lima program Nawacita-nya. Implementasinya, lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jadi tulang punggung berjalannya program tadi. Targetnya, pada 2019, BPJS harus bisa membuat 95 persen penduduk Indonesia terjamin masalah kesehatannya.
Jaminan kesehatan, bukan cuma perkara berobat murah atau gratis. Namun juga mutu dan kualitas pelayanannya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sejak pertama kali dicetuskan pada 2014, progam JKN-KIS terus mengalami perbaikan dan cukup berdampak.
Dari sisi pelayanan, misalnya. BPJS, kata dia sudah meregulasi percepatan proses pelayanan dengan sistem online.
"Sehingga pelayanan jadi lebih cepat, dari sebelumnya butuh tujuh menit, sekarang jadi tiga menit. Karena sudah sistem online," kata Fachmi dalam Rapat Arahan Strategis Nasional BPJS Kesehatan 2017 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (25/1/2017).
Dari sisi akses progam JKN-KIS, Fachmi juga menyatakan, cukup baik. Tercatat, sampai 13 Januari 2017, jumlah peserta program itu mencapai 70 persen dari total penduduk, atau sebanyak 172.620.269 juta jiwa.
BPJS, kata dia, juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 26.337 Fasilitas Kesehatan. Jumlah itu terbagi atas fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik pratama dan Puseksmas, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, seperti rumah sakit, apotek, laboratorium, dan lainnya.
Program JKN-KIS, kata Fachmi juga berdampak pada aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan, seperti jasa kesehatan pemerintah, industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).
Dalam jangka panjang, dia meyakini program JKN-KIS juga akan mendorong peningkatan mutu modal manusia. Hal itu, kata dia, faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Dia mencatat, pada 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun. Pada industri alat kesehatan, lanjut dia, sebesar Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6 triliun, serta JKN-KIS Rp6,8 triliun.
"Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun," jelas Fachmi.
Sederet capaian itu bukan berarti program itu tidak ada kekurangan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani minta BPJS terus memperbaiki kinerjanya. Puan berharap BPJS bisa jadi penggerak revolusi mental di bidang kesehatan.
"Apa yang dilakukan BPJS sifatnya promotif dan preventif, pemanfaatn BPJS bukan saat sakit. Tapi bagaimana menjaga kesehatan lebih penting ketimbang berobat," terang Puan di tempat yang sama.
Satu pekerjaan rumah lain membangun revolusi mental di bidang kesehatan, kata Puan, dengan mengintegrasikan BPJS secara nasional. Nah, di sini yang berperan bukan cuma BPJS, tapi juga banyak pihak.
"Ini perlu komitmen seluruh kepala daerah juga, untuk bagaimana melaksanakan kesejahteraan rakyat ini," ucap Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
